Safei Perintahkan Inspektorat Periksa Kadis Pemberdayaan Perempuan – Butonpos
Suara Sultra

Safei Perintahkan Inspektorat Periksa Kadis Pemberdayaan Perempuan

AHMAD SAFEI

BUTONPOS.COM, KOLAKA – Inspektorat kabupaten Kolaka dikabarkan tengah memproses indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kolaka, Hasmito Dahlan.

Proses atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin tersebut dilakukan atas perintah langsung Bupati Kolaka, Ahmad Safei pada rapat persiapan pelaksanaan P2WKSS di desa Puulawulo kecamatan Samaturu, akhir pekan lalu.

Perintah bupati itu dikeluarkan secara lisan oleh bupati menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Hasmito Dahlan selama menjabat kepala kepala dinas.

Dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (17/5) kemarin, Kabag Humas dan Protokol Setda Kolaka, Amri Djamaluddin membenarkan perintah tersebut. Meski demikian Amri menolak memberi penjelasan rinci mengenai latar belakang keluarnya perintah tersebut.

“Itu wilayahnya (kewenangan) inspektorat untuk menjelaskan,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Djamaluddin Sise mengungkapkan secara terbuka berbagai indikasi pelanggaran yang dilakukan atasannya di hadapan bupati saat rapat persiapan P2WKSS di desa Puulawulo.

Selain masalah kedisiplinan, Djamaluddin Sise juga mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran di dinas baru tersebut.

Penyimpangan tersebut berupa pencairan dana Ganti Uang (GU) yang “katanya” dipakai untuk membiayai beberapa kegiatan.

Faktanya menurut Djamaluddin, dana yang cair tidak pergunakan sesuai pos anggaran yang ada. Ironisnya berbagai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya justru dibiayai dari dana lain, di luar anggaran dinas, termasuk pelaksanaan P2WKSS.

Menanggapi keterangan Djamaluddin Sise tersebut, Bupati Ahmad Safei langsung bereaksi dengan memerintahkan inspektorat melakukan penyelidikan khusus (Pensus). “Saya kasih waktu satu minggu,” tegas Safei.

Selain inspektorat, bupati juga meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) segera menyikapi apapun hasil Pensus yang dilakukan inspektorat.

Ditemui di kantor bupati Kolaka kemarin, Sekda ex officio ketua Baperjakat Poitu Murtopo menolak memberi keterangan terkait perintah bupati itu, dengan alasan belum menerima penyampaian langsung.

“Saya tidak mau komentar dulu, kalau ada begitu mungkin sebaiknya inspektorat selesaikan dulu kerjanya sesuai perintah beliau (bupati) baru kita bisa sikapi. Jadi sebaiknya saya tidak komentar dulu,” katanya.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top