Sidang Praperadilan TSK Korupsi DAK Muna Ditunda – Buton Pos
Hukum

Sidang Praperadilan TSK Korupsi DAK Muna Ditunda

Majelis Hakim PN Raha, saat membuka sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi DAK, Rabu (10/1)

BUTONPOS.COM, MUNA – Empat Tersangka (TSK) kasus dugaan korupsi pembayaran 61 kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun 2015 dan pengelolaan deposito sebesar Rp 241 miliar membuktikan perlawananya. Untuk mencari keadilan, mereka melakukan upaya hukum praperadilan atas penetapan TSK yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna.

Mereka adalah mantan Kepala DPPKAD Muna, Ratna Ningsih, mantan Kabid Anggaran, LM Taslim, Kabid Pembendaharaan, Hasrun dan mantan Kepala Kasda, Idris Gafiruddin.

Sidang perdana praperadilan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Raha, Rabu (10/1). Sidang yang dimulai pukul 10.57 Wita itu dipimpin Hakim tunggal, Aldo Adrian Hutapea dan satu panitera. Sementara keempat TSK diwakili kuasa hukumnya yang dipimpin Muhamad Dahlan Moga.

Saat sidang baru dibuka, majelis hakim menyampaikan bahwa termohon dalam hal ini Kejari Muna berhalangan hadir dengan alasan sedang ada urusan dinas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat izin. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga 16 Januari mendatang.

“Kita akan berikan satu kali lagi surat panggilan. Toh, bila termohon juga tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan,” kata Aldo.

Aldo juga memerintahkan juru sita untuk melayangkan surat panggilan sidang kedua kepada termohon pada tanggal 16 Januari pukul 09.00 Wita. “Catatan, saat menghadiri sidang, termohon harus menyerahkan jawabanya. Kalau tidak hadir, sidang akan dilanjutkan. Termohon dianggap telah melepas sangkaanya terhadap pemohon,” ungkapnya.

Dahlan Moga, Kuasa Hukum para TSK mengatakan, menanggapi surat izin termohon yang sedang melaksanakan urusan dinas, sangat tidak relevan. Karena di Kejari banyak memiliki personil. Artinya, bila yang lain berhalangan, maka bisa diwakili.

“Mengacu hukum acara pidana, kami menanggapi bahwa termohon tidak serius mengikuti sidang,” kata Dahlan Moga.

Ia beranggapan penetapan TSK yang dilakukan termohon pada para kliennya, alat buktinya tidak kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penetapan tersangka yang tidak menyebut indikasi kerugian keuangan negaranya.

“Penetapan TSK itu harusnya dibagian akhir setelah dua alat bukti cukup. Tapi ini alat buktinya tidak kuat. Ada sinyalemen, termohon menentukan sendiri dugaan kerugian keuangan negaranya,” beber Dahlan Moga.

Ia berharap dengan mangkirnya termohon dalam persidangan perdana, majelis hakim dapat mempertimbangkan perkara tersebut. Ia juga bermohon setelah pembuktian, majelis hakim dapat memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

“Permohonan kami agar status para TSK dibatalkan demi hukum. Namun, semuanya diserahkan pada majelis,” tandasnya. (cr1)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top