Sultan Murhum dan Pangeran Diponegoro – Buton Pos
Metro Baubau

Sultan Murhum dan Pangeran Diponegoro

Irwansyah-Amunu
Sultan Murhum dan Pangeran Diponegoro

– Islam di Negeri Khalifatul Khamis (21)

BUTONPOS.COM BAGI masyarakat Buton, makam Sultan Murhum yang terdapat di areal Benteng Keraton Buton mungkin terbilang biasa. Namun tidak demikian dengan warga dari luar Jazirah Negeri Khalifatul Khamis.

Ustaz Hari Moekti misalnya, ketika menginjakkan kaki di Baubau sempat berkunjung ke pusara Sultan Pertama tersebut. Bahkan sempat mengambil gambar di depan papan informasi makam.

Terdapat tulisan berjudul: SULTAN MURHUM KAIMUDIN KHALIFATUL KHAMIS. Adalah Raja Buton VI dan sebagai sultan pertama setelah memeluk Islam dan merubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan tahun 1541 Masehi. Murhum juga disebut dengan nama Lakilaponto, Timbatimbanga, Latolaki. Murhum satu-satunya sultan yang pernah memerintah dua negeri di jazirah Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai Raja Wuna, terakhir sebagai Sultan Buton. Dengan kelebihan yang dimiliki Murhum berhasil menghancurkan gangguan keamanan, termasuk bajak laut pimpinan Labolontio yang bermata satu, serta sukses mendamaikan dua kerajaan yang bertikai yaitu Mekongga dan Konawe selama delapan hari delapan malam. Karena itu maka Murhum sangat disegani oleh raja-raja yang berada di kawasan Timur Nusantara. Murhum memerintah sebagai raja selama 20 tahun dan sebagai sultan 26 tahun dan telah menjadikan Kesultanan Buton sebagai pusat syiar Islam.

Sepintas memang terlihat biasa, namun bila melihat makam Pangeran Diponegoro, salah satu Pahlawan Nasional, maka papan informasi tersebut menjadi luar biasa. Sebab, di pusara Pangeran Diponegoro terdapat tulisan: Pangeran Diponegoro (Sultan Abdul Hamid Herucokro Kabiril) bergelar Mukmin Sayidin Panata Agama Kalifatullah Tanah Jawa. Memiliki kesamaan, sebutan Khalifah digelarnya.

Apakah ada kesamaan? Kadis Pariwisata Kota Baubau, Ali Arham menjelaskan Pangeran Diponegoro pemimpin umat di daerahnya berjuang menegakkan Islam, bukan kepala negara atau sultan, beda dengan Sultan Buton. “Ya, kepala negara dan sebagai pemimpin lahiriah dan batiniah,” tandasnya.

Ali Arham menambahkan ihwal pemberian gelar Khalifatul Khamis kepada seluruh Sultan Buton, maksudnya para Sultan Buton menjalankan tugas dan fungsinya sama yang diemban masa Khulafaur Rasyidin melaksanakan sistem pemerintahan Islam dari segala aspek. Makanya disebut Khalifatul Khamis tetapi tidak berarti para Sultan Buton sebagai Khalifah ke lima, melainkan semangat perjuangan masa khulafaur.

Pemberian gelar sejak pemerintahan Lakilaponto Murhum Qaimuddin Khalifatul Khamis. Dari naskah naskah-naskah masa lalu, yang memberi gelar adalah Sultan Turki sebagai penguasa Islam di abad pertengahan melalui Syekh Abdul Wahid sang penyebar, dan yang memperkenalkan Islam di Buton.

Secara terpisah, dosen Unidayan, Dr La Ode Abdul Munafi menambahkan, ihwal para sultan di Buton bergelar Khalifatul Khamis menunjuk pada kedudukan para sultan sebagai pengganti kedudukan nabi (khalifah) dalam penegakkan Islam di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Makanya sultan disamping sebagai kepala pemerintahan atau negara, juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi agama.

Salah satu sumber lokal Buton sebagaimana dikutip Couvereur (Sarjana Belanda) tertulis: …maka diterangkan pada dewasa itu bahwa disyahkanlah keadaan Sultan Buton Raja Islam dan diizinkan pula oleh Sultan Rum dan Makkah akan memuji Sultan Buton di dalam khutbah, dan adalah juga Sultan Buton menjadi wakil sebelah Timur buat urusan agama Islam, dan dianugerah gelaran Chalifah Hamis.

Mantan Wakil Ketua DPRD Baubau ini menambahkan, testimoni Hamka tentang Penerapan Hukum Islam sebagai Hukum Adat di Buton: ….. Di dalam Negeri Kerajaan Buton telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran, dan telah dipotong tangan orang yang mencuri. Disamping istana Raja Buton masih didapati batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian sebab katanya melanggar perikemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda, seakan-akan hanya mereka yang mempertahankan kemanusiaan dan rakyat jajahan tidak….. Sumber: Hamka (1983). Tafsir Al Azhar Juz 1 & 2. Penerbit Pustaka Panjimas Jkt, hal. 175.

Berdasarkan penelusuran saya di booklet berjudul Aceh, Nusantara, dan Khilafah menjelaskan hubungan beberapa kesultanan di Nusantara dengan Khilafah Usmani yang berpusat di Turki tampak jelas. Misalnya, Islam masuk Buton abad 16 M. Silsilah Raja-Raja Buton menunjukkan bahawa setelah masuk Islam, Lakilaponto dilantik menjadi ‘sultan’ dengan gelar Qaim ad-Din (penegak agama) yang dilantik oleh Syekh Abd al-Wahid dari Mekah.

Sejak itu, dia dikenali sebagai Sultan Murhum dan semenjak itu juga nama sultan disebut dalam khutbah Jumat. Menurut sumber setempat, penggunaan gelaran ‘sultan’ ini berlaku setelah dipersetujui Khilafah Utsmani (ada juga yang mengatakan dari penguasa Mekah). Syekh Wahid mengirim kabar kepada Khalifah di Turki.(follow Twitter: @irwansyahamunu)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top