Sumbangan Dana Kampanye, SamaTau Rp 270 Juta, Beramal Saleh Rp 650 Juta – Butonpos
Politik

Sumbangan Dana Kampanye, SamaTau Rp 270 Juta, Beramal Saleh Rp 650 Juta

Komisioner KPU Buteng memplenokan nomor urut pasangan calon di halaman kantor KPUD, beberapa waktu lalu

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI–Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Buton Tengah (Buteng) 2017, telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buteng. Paslon nomor urut 1 Samahuddin-La Ntau (SamaTau) sebanyak Rp 270 juta dan Paslon nomor urut 2 Abdul Mansur Amila (Beramal Saleh) sebesar Rp 650 juta.

Komisioner KPU Buteng Divisi Hukum dan Pengawasan, Rinto Agus Akbar mengaku pihaknya sudah menerima LPDSK masing-masing Paslon, baik itu sumbangan berbentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa yang setelah diuangkan mencapai ratusan juta rupiah. “Untuk Paslon SamaTau Rp 270 juta dan Beramal Saleh Rp 650 juta,” ungkapnya saat ditemui rekan media di Sekretariat KPU Buteng, Rabu (21/12).

Rinto menuturkan, kedua Paslon melalui LO-nya masing-masing serentak menyerahkan LPSDK pada hari terakhir batas pengumpulan hingga pukul 18.00 Wita waktu setempat, Selasa (20/12). “Semua LO dari masing-masing Paslon menyetor tepat pada waktunya dan tidak ada yang terlambat. LO SamaTau datang pukul 17.45 Wita dan LO Beramal Saleh pukul 17.50 Wita,” tuturnya.

Komisioner muda ini menerangkan, dana sumbangan kampanye merupakan dana yang digunakan Paslon selama tahapan. Di dalamnya ada tiga laporan yang harus disampaikan, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan satu hari sebelum kampanye, LPSDK pada pertengahan masa kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada akhir masa kampanye, 13 Februari 2017.

Selanjutnya, penggunaan dana kampanye masing-masing Paslon bakal diteliti oleh auditor berkompeten dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor akan memeriksa seluruh penerimaan dan pengeluaran Paslon selama masa kampanye. Audit dana kampanye dilakukan untuk memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran Paslon bisa dipertanggungjawabkan.

“Sejauh ini, untuk LADK dan LPSDK tidak kami berikan sanksi kalau ada kesalahan. Tapi kalau pada LPPDK nanti akan kami identifikasi dan bila terdapat kesalahan berat, maka kami akan batalkan pencalonannya,” tegas Rinto.(uzi)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top