Survei RMI: Warga Belum Yakin Pemda Memutus Penyebaran Covid19 – Buton Pos
SUARA SULTRA

Survei RMI: Warga Belum Yakin Pemda Memutus Penyebaran Covid19

Dirut RMI Azlimin

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, KENDARI–Hasil survei Rumah Miracle Indonesia (RMI) menyatakan bahwa 71,4 persen warga tidak yakin satu bulan kedepan Pemda Provinsi Sultra dapat memutus penyebaran virus corona. Dimana sebelumnya pemerintah pusat melalui juru bicara mengatakan bahwa di bulan Juni Covid-19 hilang dari Indonesia.

Direktur RMI, Azlimin mengungkap 67,3 persen warga menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan edukasi covid-19. Masyarakat tidak sepenuhnya paham bagaimana menyikapi orang yang telah dinyatakan positif covid-19 berdasarkan rapid test dan PCR sehingga dipinggirkan/tidak diterima dilingkungannya.

Kata dia, selain itu, survei RMI lainnya menyatakan bahwa mayoritas warga puas atas respons Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam penanganan wabah Corona. Yaitu untuk pelaksanaan kebijakan Physical Distancing sebanyak 85,7 persen responden menyatakan puas, pelaksanaan kebijakan penggunaan masker sebanyak 81,1 persen, pelaksanaan kebijakan stay at home sebanyak 82,9 persen, pelaksanaan kebijakan work from home sebanyak 81,1 persen, dan pelaksanaan kebijakan pelarangan mudik sebanyak 75,1 persen.

Ia menyatakan, kepuasan warga terhadap respons pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi SULTRA tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sangat tepat dan dapat diimplementasikan oleh mayoritas masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memutus penyebaran virus Corona.

Survei RMI dilakukan pada 09-11 Mei 2020 di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara (17 Kabupaten/Kota) dengan melibatkan 217 responden dan yang dimintai pendapatnya berusia 17 tahun ke atas. Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan dengan margin of error 0,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Survei kepuasan warga terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah perlu dilakukan secara berkala. Agar kita mengetahui kondisi nyata di lapangan,” kata Azlimin dalam pers realisnya kepada media ini.

Ia menjelaskan, responden ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring. Sementara itu, warga yang tidak puas terhadap pelaksanaan kebijakan Pemda Provinsi Sultra yaitu Pelaksanaan Kebijakan Jaring Pengaman Sosial sebanyak 62,2 persen yang tidak puas, untuk pelaksanaan kebijakan penutupan akses transportasi Udara, Darat dan Laut sebanyak 56,2 persen dan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dirumah bagi murid/siswa/mahasiswa sebanyak 55,8 persen tidak puas.

Menurutnya, hal tersebut menunjukan bahwa Pemda Provinsi Sultra perlu meningkatan pengawasan terhadap kebijakan jaring pengamban sosial (Bansos,PKH, Bantuan Semboko dll) untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Ia menambahkan, juga terhadap kebijakan pembatasan transportasi udara, darat dan laut agar ditingkatkan pengawasannya terkhusus kepada warga asing yang dari Luar Negeri (Tiongkok) dan masyarakat indonesia yang dari daerah zona merah.

“Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap pembelajaran online bagi murid/siswa/mahasiswa disebabkan oleh tidak adanya jaringan dikampung dan paket data, ” tutupnya. (adm)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top