Tersangka Korupsi, La Renda Cs Segera Tahap Satu – Butonpos
Hukum

Tersangka Korupsi, La Renda Cs Segera Tahap Satu

ilustrasi

BUTONPOS.COM, PASARWAJO – Tim PHO (Provisional Hand Over) dan konsultan pengawas proyek pembukaan lahan dan pengadaan air bersih transmigrasi Lapokamata, Kecamatan Lasalimu Selatan, tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, mereka bekerja profesional sesuai prosedur sehingga bebas dari jeratan hukum.

Hal ini dinyatakan Kasat Reskrim Polres Buton Iptu Hasanuddin SH MH untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/10).

Hasan sapaan akrab mantan penyidik senior Tipikor Polda Sultra itu menjelaskan, dalam proyek transmigrasi tersebut tim PHO sudah merekomendasikan bahwa pekerjaan tidak mencapai 100 persen. Sehingga dalam laporan yang mereka buat tidak menyetujui hasil pekerjaan itu.

“Harusnya kan selain KPA (La Renda) dan PPK (Hayan), tim PHO juga masuk. Tapi ini tim PHO menyatakan bahwa pekerjaan dilakukan hanya sekian persen, tidak mencapai 100 persen,” terang Hasan.

“PHO tidak pernah menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah 100 persen. Sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka,” sambungnya.

Hal yang sama juga berlaku terhadap konsultan pengawas. Laporan yang dibuat pengawas, menurut Hasan, sesuai dengan fakta lapangan bahwa proyek transmigrasi itu baru 65 persen yang selesai. Hal ini diketahui dari dokumen-dokumen yang mereka sita.

“Sudah saya sita semua itu dokumennya. Laporannya tim PHO saya sudah sita, laporannya tim pengawas juga saya sudah sita,” ujarnya.

Dari hasil penyidikan sejauh ini, kata dia, belum didapatkan bukti-bukti yang mengarah ketersangka lain, tersangka masih tetap enam orang, yakni Kadis Pendidikan La Renda, Ketua DPD II Partai Golkar Buton La Atiri, Direktur CV Jala Rambang Aji Muhammad Aris, Hayan sebagai PPK, Ikhsanuddin sebagai kontraktor, dan Rifaldi sebagai pengurus pencairan dana. Mereka inilah yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Rencana tahap satu perkara ke Kejari Buton akan dilakukan minggu depan. Penyidik sekarang masih merampungkan berkas penyidikan. Yang ditunggu tinggal data pencairan dana 100 persen dari KPPN Baubau.

“Tinggal dari KPPN itu saja. Nanti setelah itu baru kita gabungngkan berkas perkaranya untuk dikirim ke kejaksaan,” tandas Hasan.

Sebelumnya diberitakan, setelah memeriksa puluhan saksi Penyidik Reskrim Polres Buton menahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton La Renda, Rabu (27/9) malam.

La Renda ditahan karena ditetapkan tersangka korupsi pengadaan air bersih dan pembukaan lahan transmigrasi Lapokamata ketika menjabat Kepala Dinas Sosial Tenagan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton tahun anggaran 2015.

Sebelum menahan La Renda, penyidik lebih dulu menaha Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buton La Atiri, bersama Direktur CV Jala Rambang Aji Muhammad Aris, dan rekannya Rifaldi. Setelah itu menyusul Ikhsanudin dan Hayan. Mereka semua diancam 20 tahun penjara karena telah merugikan negara sekitar Rp 423,66 juta, dari nilai proyek lebih kurang Rp 1 miliar.

Hasan menjelaskan, dugaan korupsi transmigrasi Lapokamata ini ada dua. Pertama pembukaan lahan dengan anggaran sesuai kontrak sebanyak Rp 458.751.000. Kedua pengadaan air bersih atau penggalian sumur dengan nilai kontrak sebanyak Rp 432.564.000.

Setelah dilakukan penyidikan dan ditindak lanjuti dengan keterangan saksi ahli berupa hasil audit BPKP Sultra, terungkap kerugian negara untuk pembukaan lahan sebanya Rp 231.606.042. Sedangkan penggalian sumur atau pengadaan air bersih sebanyak Rp 192.057.724.

Dalam dugaan korupsi pengadaan air bersih, La Renda berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hayan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ikhsanudin kontraktornya. Sementara pada dugaan korupsi pembukaan lahan, La Atiri bertindak sebagai kontraktor, Aji Muhammad Aris pemilik perusahaan, dan Rifaldi sebagai pengurus pencairan dana dari termin pertama hingga akhir.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top