Tina Nur Alam Prihatin dengan Peredaran PCC – Buton Pos
Suara Muna

Tina Nur Alam Prihatin dengan Peredaran PCC

IMBAU: Anggota DPR RI, Hj. Tina Nur Alam menghadiri acara BPOM dan mengimbau masyarakat Muna Barat untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar dipasaran

BUTONPOS.COM, MUBAR – Anggota Komisi IX DPR RI, Hj. Tina Nur Alam mengaku sangat prihati dengan peredaran pil paracetamol, caffeine, dan carisoprodol (PCC) di wilayah Sultra, khususnya di Kota Kendari dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Sultra. Hal ini diungkapkan saat lawatannya di Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Politisi PAN itu menghimbau masyarakat Muna Barat (Mubar) agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Pasalnya, saat ini peredaran obat di lingkungan masyarakat sangat bebas. Terlebih lagi bahan dan produksi makanan kebanyakan sudah kedaluwarsa atau expired.

“Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah peredaran obat PCC, faksin palsu, dan makanan yang kedaluwarsa. Ini harus diantisipasi. Di Kota Kendari sudah ada korban PCC. Mudah-mudahan di Mubar tidak ada yang terjadi seperti kasus di Kota Kendari itu,” Tina Nur Alam, saat membukan acara Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BPOM Sultra, Senin (13/11).

Ia juga mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan sejak dini. Diera keterbukaan ini, banyak jenis-jenis produk barang yang dipasarkan dengan bebas. “Jadi kalau kita membeli barang produksi seperti kosmetik atau bahan makanan harus perhatikan label, kode produksi, komposisi, nilai, giji, serta batas expired,” ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi KIE yang dilakukan BPOM harus rentan, karena sasaran peredaran obat dan makanan adalah masyarakat. Namun ini bukan hanya tugas dari pihak BPOM, tetapi juga pemerintah kabupaten (Pemkab), maupun para ibu-ibu PKK kabupaten.

“Saya sangat mendukung langkah yang dilakukan BPOM untuk bergerak sampai di daerah-daerah mengawasi peredaran obat dan makanan. Aturan menjaga peredaran obat yang masuk di industri-industri tertentu juga perlu diperkuat,” tandasnya.

Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada mengaku, dari sisi pengawasan obat dan makanan di Mubar belum dilakukan secara maksimal, baik dari Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun pihak terkait. “Olehnya itu kami berharap agar ada pertemuan selanjutnya, dan kami akan menghadirkan para pelaku usaha,” timpalnya.

Demi mengefektifkan pengawasan peredaran obat dan makanan yang tidak jelas, mantan Kasatpol PP Sultra ini meminta Dinkes Mubar untuk menindaklanjuti kerja sama dengan pihak BPOM. “Yang sulit diawasi masalah makanan. Banyak penjual makanan yang tersebar di pasar-pasar tradisional, tetapi jarang diperiksa kualitasnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Sultra, Dra Adilah Pababbari menjelaskan, salah satu strategi BPOM mendukung dan memperkuat pengawasan obat dan makanan adalah, dengan memberdayakan masyarakat. Sebab masyarakat sebagai konsumen atas produksi obat dan makanan.

“BPOM tidak bisa melakukan pengawasan tanpa bersinergi dengan pihak di daerah, dalam hal ini intansi pemerintah. Ada tiga wilayah kerja sama pengawasan BPOM yakni pengawasan oleh pemerintah dengan melibatkan instansi, pengawasan yang dilakukan oleh pemilik usaha, serta pengawasan konsumen. Makanya kita juga akan melakukan pembinaan terhadap industri rumah tangga,” tambahnya.

Dikatakan, Sultra ini banyak barang-barang kosmetik tanpa izin edar dan mengandung kadar berbahaya. Penyalurannya tidak terdaftar di BPOM. “Hal ini perlu diantisipasi. Kita harus menjadi konsumen cerdas pada saat mengkonsumsi produk-produk yang masuk,” tutupnya. (p5)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!