Tolak Perppu Ormas dan Waspadai Kebangkitan PKI – Butonpos
Nasional

Tolak Perppu Ormas dan Waspadai Kebangkitan PKI

la ode mutanafas

SUATU kekhawatiran yang berlebihan apabila pemerintah menganggap ormasormas yang selama ini menyuarakan syariah Islam ataupun ormas yang sering melakukan aksi ukhuwa Islam untuk saudaranya yang tertindas di anggap sebagai ancaman persatuan bangsa.

Penilaian pemerintah bahwa penyebaran agama dalam organisasi masyarakat berpotensi menimbulkan disintegrasi dianggap sebagai logika yang tidak tepat. Karena mustahil bila ajaran yang berasal dari sang pencipta (Allah) bisa dikatakan anti Pancasila.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki kecenderungan melegitimasi kesewenang-wenangan pemerintah, karena Perppu tersebut tidak hanya menyasar Ormas berpaham radikal dan ekstrem, tetapi semua Ormas. Dikhawatirkan pemerintah bisa menggunakan Perppu tersebut untuk membubarkan Ormas-Ormas yang dianggap tidak mendukung pemerintah.

Perppu Ormas jelas mengancam gerakan penegakan HAM dan demokrasi. Ancaman ekstrimisme, radikalisme, dan intoleransi memang nyata, tapi penanganannya tidak bisa serampangan, harus tetap akuntabel dan bermartabat serta mengikuti prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

Perppu Ormas lahir dari kepanikan pemerintah dalam menyikapi dinamika demokrasi. Di saat intoleransi dan radikalisme meningkat, pemerintah terkesan panik lalu mengeluarkan Perppu dengan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi. UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup jelas mengatur Ormas, termasuk pembubaran Ormas.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila justru pengujian secara yudisial atau pengadilan lebih tepat, jangan sampai kehadiran Perppu Ormas membuat pemerintah memiliki kewenangan penuh tanpa adanya control and balances. Selama ini tidak ada cara membuktikan orang atau suatu kelompok bertentangan dengan Pancasila, jika mekanisme pengadilan dihilangkan bagaimana pemerintah akan membuktikan hal itu. Perppu Ormas ini bukan hanya untuk satu kelompok saja, tapi semua Ormas baik itu Ormas Keagamaan, Organisasi Petani, serikat buruh, sampai organisasi mahasiswa.

Semua Ormas bisa dibubarkan pemerintah jika dianggap bertentangan dengan Perppu Ormas. Patut dipertanyakan ketentuan pasal dalam Perppu Ormas yang menyatakan kalau Ormas dianggap tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka bisa dibubarkan.

Tolak ukur menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijelaskan sama sekali dalam Perppu ini, begitu juga Ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, mungkin saja ada Ormas yang berdemonstrasi sampai bikin macet lalu dianggap mengganggu ketertiban umum lantas mereka dibubarkan..?

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah sangat jelas dan lengkap. Kalau dari awal pemerintah mengajukan revisi terbatas mungkin sudah selesai pembahasannya di DPR RI.

Jadi sangat tepat kiranya bila DPR menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dijadikan sebagai undang-undang.

Dari pada pemerintah dan masyarakat disibukkan dengan Perppu Ormas justru lebih tepat bila semua elemen anak bangsa mewaspadai bangkitnya paham PKI yang sudah jelas bersalah kepada bangsa Indonesia. Karena telah melakukan pemberontakan dan pengkhianatan namun selalu gagal. Dalam aksinya PKI melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap santri dan kyai. Tidak itu saja 7 Jenderal TNI juga tewas di tangan PKI pada tahun 1965.

Beberapa Indikasi Kebangkitan PKI yang Terjadi Sejak Reformasi 1998 diantaranya yakni :
1. Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO 25 Th 1966 Tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI.
2. Peniadaan LITSUS (Penelitian Khusus) bagi Pejabat Publik untuk buktikan bersih diri dari unsur PKI.
3. Penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dari Kurikukum Pendidikan Nasional di semua jenjang pendidikan.
3. Maraknya pembelaan terhadap PKI di berbagai Media Cetak dan Elektronik serta Medsos secara demonstratif dan provokatif.
4. Pagelaran Seminar / Temu Kangen / Dialog / Simposium / Diskusi Publik untuk Bela PKI.
5. Posisi KOMNAS HAM & berbagai LSM LIBERAL yang mati-matian membela PKI atas nama Hak Asasi Manusia.
6. Usulan penghapusan kolom agama dalam KTP sehingga memberi ruang kepada pengikut PKI untuk memiliki KTP tanpa beragama.
7. Desakan dan Tekanan terhadap Presiden Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi agar MINTA MAAF kepada PKI.
8. Marak kembali logo PKI yaitu PALU ARIT yang dibuat di kaos dan kalender serta lainnya.
9. Pengalihan Kiblat Pembangunan Ekonomi Indonesia ke China.
10. Peningkatan Kerja Sama dengan Negara China secara berlebihan, sehingga membuka pintu masuk imigran China ke Indonesia secara besar-besaran.
11. Muncul Lambang PKI yaitu PALU ARIT di atas uang kertas resmi RI dipecahan rupiah 100 ribuan dan 20 ribuan serta 5 ribuan.
12. Sejumlah Tokoh Pendukung PKI galang dukung internasional untuk menggelar Pengadilan Internasional membela PKI.

Terhadap PKI, Indonesia sudah jelas memutuskan untuk melarang berkembang. Bahkan untuk mengantisipasi kebangkitan PKI dikeluarkan Tap MPR No 25 tahun 1966. Sehingga siapapun dilarang untuk menyebarluaskan faham – faham PKI di Indonesia. Oleh karena itu siapa pun yang menyebarkan faham komunis atau PKI bisa dipidana selama 15 tahun.

“Jika ada yang mengatakan PKI tidak akan bangkit di Indonesia maka hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal. Karena saat ini banyak fakta yang menyatakan bahwa PKI telah bangkit di Indonesia. Tidak heran diantara pendukungnya mempertanyakan kenapa PKI harus dilarang.

Sebelum Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 dicabut maka PKI resmi dilarang. Sehingga apapun ceritanya kebangkitan PKI harus diwaspadai dan tidak boleh berkembang di Indonesia.

 

LA ODE MUTANAFAS
Anggota F-PAN DPRD Sultra

Click to comment

BERITA POPULER

To Top