Umar Samiun Sidang Perdana, Dakwaan Dinilai Lemah – Butonpos
Suara Buton

Umar Samiun Sidang Perdana, Dakwaan Dinilai Lemah

umar samiun

BUTONPOS.COM, JAKARTA – Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (12/6). Sidang dengan nomor perkara 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan suap yang dilakukan oleh Umar Samiun terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Dalam pembacaan dakwaan setebal 14 halaman pada dasarnya KPK menilai bahwa Umar Samiun terbukti mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar ke rekening CV Ratu Samagat yang diketehui milik istri Akil Mochtar.

“Uang tersebut untuk mempengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012 dalam perkara Pemilukada di Kabupaten Buton tahun 2011,” jelas salah satu JPU KPK saat membacakan dakwaan di hadapan Ibnu Basuki Widodo (Ketua) didampingi hakim anggota Diah Siti Basariah dan Frangki Tambuwun.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, Penasihat Hukum Umar Samiun, Saleh SH MH memilih untuk tidak mengajukan eksepsi. Akan tetapi ada beberapa hal dalam perkara tersebut yang dinilai tidak ada kaitannya. Itu terkait dengan kesaksian Abu Umayah di berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai pengajuan permohonan pasangan Uku-Dani di MK.

“Ini tidak nyambung dengan dakwaan yang dibacakan JPU. Bagaimana mungkin Pak Samsu dikatakan meminta bantuan Dian Farizka untuk membuat permohonan pasangan Uku-Dani, sementara Pak Samsu sendiri belum mengajukan permohonan. Apa yang dituduhkan ini hanya berdasarkan pada satu kesaksian dari Abu Umayah. Padahal hampir semua kesaksian di BAP itu tidak mengatakan bahwa Pak Samsu yang mengarahkan untuk pembuatan permohonan pasangan Uku-Dani, itu satu hal yang tidak nyambung,” tegasnya.

Perkara yang menimpa Umar Samiun, lanjut Saleh adalah merupakan rangkaian dari persoalan dialami Akil Mochtar. Maka dari itu, apa yang disampaikan Umar Samiun terkait dengan keterangannya pada persidangan Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu merupakan sebuah kebenaran.

“Yang disampaikan Pak Samsu itu adalah sebuah kebenaran. Dalam amar putusan Akil Mochtar ini dibalik. Jadi seolah-olah pemohonnya pasca-PSU yang sifatnya hanya laporan MK itu dikatakan bahwa Agus Feisal Hidayat adalah sebagai pemohon. Padahal kan itu tidak benar. Pemohonnya tetap Pak Samsu,” jelasnya.

Sementara di dalam dakwaan dikatakan bahwa Agus Feisal Hidayat yang saat itu berpasangan dengan Yaudu Salam Ajo telah mengajukan keberatan. Hanya saja keberatan tersebut tidak diregister. “Mekanismenya tidak begitu. Agus itu selaku pihak terkait hanya menyampaikan laporan, sama dengan yang lain. Misalkan KPU, Panwas, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi itu hanya sekedar laporan. Jadi, kalau bicara pasca-PSU itu tidak ada sengketa. Makanya kalau konstruksinya seolah-olah ada sengketa, itu keliru, itu namanya tidak memahami hukum acara sidang di MK,” urainya.

Saleh menjelaskan proses sidang di MK sangat berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Proses persidangan di Pengadilan Negeri itu majelis hakim yang menyidangkan memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan perkara. Sedangkan kalau di MK itu dibentuk yang namanya hakim panel yang terdiri dari tiga orang.

“Hakim panel ini kemudian melaporkan ke rapat pleno hakim yang berjumlah sembilan orang hakim. Kemudian, sembilan orang hakim itulah yang kemudian memutuskan perkara,” jelasnya.

Mengenai jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, Saleh belum bisa pastikan, karena merupakan kewenangan JPU. Namun, berdasarkan berkas kesaksian yang diterima, setidaknya ada 27 orang yang telah memberikan kesaksian dalam proses penyidikan di KPK.

“Mengenai saksi itu kewenangan JPU, besok (hari ini, red) baru ada kepastian. Tapi dari berkas yang kami terima itu ada sekitar 27 saksi. Kalau saksi dari kita masih diusahakan saksi yang meringankan, itu lagi dipilah-pilah, plus kami akan ajukan saksi ahli,” ujarnya.

Namun, jika dilihat dari keterangan para saksi-saksi yang sudah di BAP menurut Saleh banyak yang tidak ada korelasinya. Misalkan di dalam dakwaan yang dibacakan JPU tidak dimunculkan kesaksian-kesaksian para saksi yang sudah diambil keterangannya.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top