Untuk Tingkatkan SDM, DPRD Busel Berharap Cairkan TPP ASN – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Untuk Tingkatkan SDM, DPRD Busel Berharap Cairkan TPP ASN

Ilustrasi

BUTONPOS.COM, BATAUGA – DPRD Buton Selatan (Busel) mendorong pihak eksekutif untuk melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dewan juga mendorong peningkatan kesejahtraan ASN melalui tunjangan perbaikan penghasilan aparatur sipil negara (TPP ASN).

Hal ini terungkap saat hasil telaah tim anggaran DPRD Busel terhadap pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan pada APBD 2019.

Tim anggaran DPRD dan Pemkab memiliki kesepahaman dalam KUA-PPAS APBD-P tahun 2019. DPRD juga menyetujui dokumen KUA-PPAS Kabupaten Busel. Namun dengan beberapa catatan rekomendasi dewan.

Juru bicara tim anggaran DPRD Busel La Ode Muhammad Amal berharap KUA-PPAS APBD-P tahun 2019 menjadi pedoman bagi Pemkab dalam merealisasikan visi dan misi. Sebagaimana dirumuskan RPJMD yang ditetapkan sebagai kerangka acuan pembangunan daerah lima tahun.

Sesuai hasil telaah tim anggaran DPRD terhadap pengajuan KUA-PPAS yakni kebijakan yang dilaksanakan KUA-PPAS perubahan diantaranya. Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pembangunan fisik jalan dan dermaga pelabuhan.

Perencanaan pembangunan fisik, penyelesaian sertifikat lahan. Perekrutan aparatur pemerintah dalam jabatan pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Penunjang pelaksanaan kegiatan pemeriintah desa.

Lanjut dia peningkatan penyertaan modal dalam peningkatan usaha pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM. Penyelesaian program dan kegiatan yang merupakan beban silpa tahun 2018 hasil pemeriksaan keuangan pemerintah tahun 2018.

Serta dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian persoalan yang terjadi antara lain penyertaan modal PDAM perlu dilakukan pengkajian dan digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

“DPRD berharap ada tambahan kesejahteraan ASN, peningkatan dan SDM ASN melalui TPP,” ujarnya saat menyampaikan hasil telaah DPRD terhadap persetujuan KUA-PPAS APBD-P tahun 2019, beberapa waktu lalu.

DPRD meminta agar Pemkab dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. DPRD berharap Pemkab segera mengambil langkah konkrit terkait dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak utang pajak.

DPRD meminta Pemkab untuk melakukan terobosan nyata terhadap upaya meningkatan kesejahtraan masyarakat pembangunan di Busel. Memandang perlu dibangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan SKPD berorientasi upaya meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan pembangunan Busel.

Sebelumnya seperti diberitakan media ini, TPP ASN di Kabupaten Buton Selatan belum jelas kapan dicairkan. Sejumlah oknum kian menggurutu. Pasalnya Pemkab sudah memberlakukan lima hari kerja. Imbasnya terhadap kedisiplinan dan tingkat kehadiran oknum ASN.

Dikonfimasi terkait hal itu, Sekda Busel La Siambo membenarkan TPP ASN Busel memiliki Perbub. Namun realisasi pencairannya belum pasti. Karena berkaitan kemampuan dengan anggaran daerah. Namun ia memperkirakan ditahun 2020 sudah bisa direalisasikan.

Namun ia memprediksi meskipun Pemkab Busel sudah memberlakukan lima hari kerja. Namun TPP ASN ini diperkirakan 2020 akan diperjuangkan kembali.

“Kemungkinan kita baru bisa TPP nanti 2020,” ujar jendral ASN Busel ini dikonfirmasi media di ruang kerjanya belum lama ini.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Busel LM Syafir mengaku Perbub terkait TPP PNS sudah ada. Pihaknya siap membayarkan jika sudah ada regulasi terkait rincian besaran detail anggaranya ataupun perintah pencairan.

“Sudah ada Perbubnya sejak tahun 2018 lalu kayaknya. Namun hingga kini belum direalisasikan. Kalau kita siap cairkan menunggu perintah saja,” ujarnya.

Menurutnya, mestinya ada regulasi secara merinci lagi soal pembayaran TPP. Karena belum ada daftar rincian secara detail maupun regulasi pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai ada yang dibayarkan tumpang tindih. Nanti melanggar.

“Harus ada regulasi lagi yang mengatur misalnya yang bisa dibayarkan apa saja. Jangan sampai ada honor yang tidak bisa dibayarkan karena tumpang tindih, honor apa saja yang bisa dibayarkan dan honor apa saja yang tidak bisa dibayarkan,” katanya.

Dalam Perbub tidak mengatur terkait rincian honor mana yang bisa mana yang tak bisa dibayarkan itu. Menurutnya diperkirakan tahun 2020 baru bisa dibayarkan TPP di Busel.

Pihaknya siap mengeksekusi jika regulasi tambahan sudah diatur. Jumlah uang TPP yang disiapkan sebesar Rp 12 miliar setahun. Namun hal ini masih terus dievaluasi. BPK juga sudah menelaah terkait itu.

“Kalau jumlah totalnya sesuai jumlah ASN kita akan dibayarkan Rp 12 miliar pertahun kita akan bayarkan, kita masih menunggu kepastiannya dan perintah dari pimpinan,” ujarnya.

Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) sedang resah menggurutu. Mereka menunggu kepastian pencairan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Pasalnya, Pemkab Busel sudah memberlakukan lima hari kerja sejak.

Pemberlakuan enam hari kerja pernah dilakukan Pemkab Busel saat awal terbentuknya sebagai kabupaten. Sekitar tahun 2016 kembali berlaku lima hari kerja.

Namun mulai 1 Agustus 2017 kembali enam hari kerja. Hal ini berdasarkan Perbub Busel Nomor 21 tahun 2017 tentang hari kerja dan disiplin jam kerja bagi PNS dan pegawai tidak tetap di lingkup Pemkab Busel dicanangkan pelaksanaan enam hari kerja terhitung mulai 1 Agustus 2017.

Pelaksanan enam hari kerja ini, waktu efektif sebanyak 37,5 jam per minggu di luar waktu istrahat dan olahraga. Jam kerja Senin sampai Kamis dari pukul 07.30-14.00 Wita, Jumat pukul 07.30 Wita, istrahat 11.30-13.00 Wita dan pukul 14.00 pulang kerja. Sementara Sabtu masuk 07.00-13.30 Wita.

Tahun 2018 lalu Pemkab Busel kembali memberlakukan lima hari kerja hingga saat ini.Efektifkan pemberlakuan lima hari kerja terhadap pelayanan publik serta tingkat kedisiplinan kehadiran ASN? Waulahualam. (aga)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top