Wakil Ketua APDESI Busel: Kami Siap Hearing Bersama DPRD – Buton Pos
Desa Busel

Wakil Ketua APDESI Busel: Kami Siap Hearing Bersama DPRD

kades lampanairi, dedi (baju biru) bersama wartawan butonpos.com

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menghearing para kepala desa di Busel terkait anggaran insentif perawat dan bidan desa, langsung ditanggapi positif Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Busel, Dedi.

Menurut Dedi yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Lampanairi ini, langkah dewan tersebut sudah tepat. Sebab melalui hearing, akan menemukan solusi dari persoalan besaran anggaran yang kabarnya dibebankan kepada setiap desa. Dimana honor yang harus dikeluarkan pemerintah desa sebesar Rp 1,5 juta.

Dedi menjelaskan, sejauh ini pemerintah desa tidak pernah mempersoalkan anggaran honor bidan dan perawat. Namun yang menjadi persoalan adalah perlu ada komunikasi khusus membahas besaran anggaran antara kades dan Dinas Kesehatan untuk nanti diajukan ke Bupati Busel.

“Kalau memang itu anggarannya dibebankan kepada pihak desa, maka harus ada komunikasi khusus antara kepala desa dengan yang terkait untuk diajukan ke Bupati,” tutur Dedi saat ditemui butonpos.com di kediamannya, Minggu (16/4/17).

Sebab, menurut pemahaman Dedi, dana insentif buat bidan dan perawat itu tidak ada dalam program desa. Dimana, lanjut Dedi, untuk program desa ada empat bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pemberdayaan dan juga bidang pembinaan. Nah, yang belum dipahami aparat desa adalah anggaran Rp 1,5 juta tersebut masuk dalam bidang apa. Sementara, anggaran yang ada, diplot untuk setiap kegiatan yang termuat dalam program pembangunan desa.

“Jadi, yang kami belum pahami nilai Rp 1,5 juta itu masuk dalam bidang mana,” pungkasnya.

Olehnya itu, ia berharap, anggaran untuk bidan dan perawat tersebut, tidak ditargetkan dan menyebut angka Rp 1,5 juta. Pasalnya, tidak semua desa akan menyanggupi nilai tersebut. Sebab, jumlah anggaran disetiap desa tidaklah sama.

“Jangan sampai ada beberapa kepala desa yang tidak mampu menyanggupi anggaran yang disebutkan tersebut,” tutupnya. (po4)

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!