Wakil Rakyat Busel Belajar di Jogjakarta – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Wakil Rakyat Busel Belajar di Jogjakarta

Anggota DPRD Busel berposebersama Anggota DPRD Kota Jogjakarta dan sejumlah pejabat lingkup Pemkot Jogjakarta, Rabu (21/2)

BUTONPOS.COM, JOGJAKARTA – Anggota DPRD Busel kembali melakukan perjalanan kajian antar daerah (KAD) di sejumlah daerah yakni di Bali, Bantaeng dan Jogjakarta.

Anggota DPRD yang KAD di Kota Jogjakarta dipimpin Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi. Di daerah itu, para wakil rakyat Busel diterima Wakil Ketua DPRD Kota Jogjakarta, Riri didampingi sejumlah kepala OPD, di ruang rapat DPRD Kota Jogjakarta, Rabu (21/2).

Wakil Ketua DPRD Kota Jogjakarta, Rini menjelaskan, Kota Jogjakarta tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan hanya mengandalkan potensi pariwisata. Potensi pariwisata ini didukung dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mumpuni. Ada banyak pemikir untuk memberikan kontribusi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD Kota Jogjakarta Rp 551 miliar dan memiliki APBD Rp 1,6 trilliun bersumber dari pajak perhotelan, restoring, pariwisata dan sektor lainnya,” jelasnya.

Dikatakan, dengan luas wilayah yang hanya 32 ribu kilometer dan jumlah anggota DPRD 40 orang, telah melahirkan sejumlah peraturan daerah (Perda) seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem jemput bola. Dan Perda-Perda itu merupakan berasal dari hak inisiatif DPRD.

Pemungutan PBB, petugas menyambangi langsung rumah-rumah penduduk. Karenanya, Kota Jogjakarta pernah mendapat penghargaan sebagai Lots Pelayanan Publik Terbaik, mulai tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian penandatangan pelayanan public separti perizinan tidak mesti ditandatangani walikota, tapi ada pelimpahan wewenang kepada pejabat dibawahnya.

“Ini upaya memperlancar pelayanan publik,” jelas Riri mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Jogjakarta yang juga lagi kunjungan reses di Dapil masing-masing.

Begitu pula pelayanan public di kecamatan. Kata Riri, semua serba cepat sehingga investor tidak kesulitan berurusan. Dan Pemkot Jogjakarta sangat welcome kepada investor.

Kabag Organisasi Setkot Jogjakarta yang akrab disapa, Tri mengatakan, Pemkot Jogja terus berupaya memberikan kemudahan dalam proses pelayanannya yang nyaman, efektif dan efisien, sehingga setiap investor yang ingin berinvestasi tidak kesulitan dalam semua pengurusan. “Proses pelayanan perizinan kita permudah atau tidak berbelit-belit,” tandas Tri.

Sedangkan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogjakarata, Gator mengatakan, pelayanan perizinan di Jogja sudah serba online. “Jadi berkas urusan perizinan bisa diisi melalui online dan selanjutnya dikirim ke website Dinas Perizinan,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Busel yang juga ketua tim KAD, Aliadi sangat tertarik mempelajari sistem pelayanan public di Kota Jogjakarta, sehingga dapat diterapkan dan dicontohi Pemkab Busel kedepan.

“Yang dipelajari sistem pendelegasian kewenangan kepada pejabat dibawahnya. Jadi yang tandatangan tidak mesti pimpinan daerah, sehingga pelayanan cepat dan investor merasa terbantu,” tambah Aliadi.

Anggota DPRD Busel, La witiri menambahkan, meskipun anggota DPRD Jogjakarta masih menjalani masa reses, tapi pelayanan tidak diabaikan. Ia berharap, kedepan Pemkab Busel dapat menerapkan pelayanan publik yang serba menggunakan teknologi. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ramah, cepat, efektif dan efisien.

Apalagi wilayah Busel kata dia, sebagian berada di wilayah kepaulau dan hanya tiga kecamatan berada di daratan. sementara empat kecamatan lainnya berada di kepulauan. Ini menjadi tantangan terobosan kreatif sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam pelayanan.

Karena itu ia mengharapakan pelayanan publik secara maksimal dan prima kepada warga Busel. Artinya, Pemkab yang datang menjemput masyarakat dalam hal pelayanan yang maksimal.

Contoh kecil saja, pelayanan E-KTP lanjut Witir, warga harus datang melakukan perekaman dan percetakan adminstrasi kependudukan di Desa Lawela. Ini sangat menyulitkan pelayanan bagi warga. Ditambah lagi di Disdukcapil hanya mampu melayani dalam sehari 100 orang. Sementara warga yang datang melakukan pencatatan administrasi kependudukan cukup banyak, sehingga terkadang tak mendapat pelayanan.

Alhasil, pulang dengan tangan hampa. Padahal sudah menghabiskan waktu dan operasional untuk ke desa paling ujung Busel hanya untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Bayangkan saja, bagi warga Lapandewa ataupun warga yang berada di kepulauan Batuatas, Siompu dan Kadatua.

Karena itu, Witir mengharapkan ada perubahan pelayanan yang prima dan maksimal kepada warga. Bukan hanya Discapilduk namun seluruh sektor memberikan kenyaman dalam pelayanan yang prima dan maskimal.

Untuk diketahui, rombongan anggota DPRD Busel lain yang ke Bali dipimpin Ketua DPRD La Usman, sedangkan di Bantaeng dipimpin Wakil Ketua, Pomili Womal. (aga)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top