Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dengan adanya pemantauan yang dilakukan dinas terkait, bisa dipastikan berapa jarak bangunan kagiatan usaha tersebut dengan mengunakan bibir jalan.
“Misalnya UM Buton dengan bibir jalan dan kalau memang melanggar maka harus ditegur oleh Satuan Polisi Pamongpraja sebagai penegak Perda untuk menertertibkan dan jangan dibiarkan begitu saja,” tegas Kamil.
Untuk menjawab keluhan masyarakat DPRD Baubau dalam waktu dekat akan mamanggil pihak UM Buton dan dinas terkait dalam rangka membahas persoalaan parkiran tersebut.
“Karena ini merupakan tuntutan masyarakat yang harus diselesaikan maka secepatnya kita akan mengadakan rapat. Kami akan panggil semua pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahas soal keluhan masyarakat tersebut,” tutupnya.
Peliput : Suari
