Kedua, lanjut Awaluddin Usa, akan menerima pendaftaran dan verifikasi partai politik.
“Khusus verifikasi faktual itu adalah bagi partai politik yang lolos partai yang punya kursi di DPRD tidak lagi dilakukan verifikasi. Contohnya partai PDIP, Nasdem, PKS, Golkar. Ini regulasi yang ada saat ini. Tetapi kita tidak tahu perkembangan berikutnya menurut informasi yang kita dapat ada beberapa partai politik mengajukan agar semua partai politik akan terverifikasi,” tuturnya.
Tahapan ke- tiga yang dilakukan adalah penambahan pendataan daerah pemilihan dan pendapilan.
“Dan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu ini bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara KPU dan Bawaslu akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(PO4)
