“Kegiatan-kegiatan fisik yang mendapatkan DAK untuk Pemkab Butur itu di beberapa organisasi perangkat daerah terutama dari PU Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Butur, kemungkinan juga ada di BKKBN itu semua dilakukan sesuai dengan Juknis yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan RI sehingga apa yang dilaksanakan OPD Butur ini dipandang terbaik untuk wilayah KPPN Kota Baubau,” jelasnya.
Ia menyebutkan akan mengawal pelaksanaan DAK agar dilaksanakan dengan baik dan memenuhi Juknis dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami akan tetap mengawal pelaksanaan DAK khususnya di OPD Butur agar benar-benar dilaksanakan dengan baik dan memenuhi Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI sehingga anggaran yang keluar ini dapat dipertanggung jawabkan secara baik untuk kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya. (*)
