“Sasarannya kita itu ke ASN dulu agar jangan lagi membiasakan melakukan pungutan liar seperti minta uang kepada warga yang bikin rekomendasi di kelurahan, minta bayaran administrasi kependudukan yang memang gratis atau minta bayaran urusan SK di BKPSDM,” jelas Hambali.
Ia mengakui, Wali Baubau sudah mewanti-wanti akan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang ketahuan melakukan Pungli. Sanksi tersebut meliputi pemberhentian dari jabatan dan penurunan pangkat bagi ASN yang tidak punya jabatan.
“Tadi sudah disampaikan kejaksaan maupun kepolisian bahwa satu kasus tindak pidana korupsi itu biayanya sekitar Rp200 juta. Bagaimana kalau besar korupsinya hanya Rp200 ribu, kan tidak masuk akal ke proses hukum pidana korupsi. Jadi itu dipulihkan dengan memberikan sanksi administrasi,” pungkasnya.(exa)
