“Di PSU ini kan kita bicara soal surat suara, pengamanan, itemnya sudah ada, tinggal kita atur, jadi saya memahami semua masih seputar itu sesuai nomenklatur yang ada,” terangnya.
Mengenai banyak pihak yang mempersoalkan anggaran PSU yang tidak dimuat dalam anggaran Pilkades menurut mantan Komisioner Bawaslu Muna merupakan hal wajar bagi semua pihak untuk berpendapat.
“Negara ini adalah negara demokrasi, siapapun bisa berpendapat, tetapi yang jelas kami masih menggunakan nomenklatur yang ada, tidak keluar dari itu, misalnya nomenklatur cetak kertas suara, biaya keamanan, jadi kami masih menggunakan item itu,” pungkasnya. (Anuardin)
