Lanjut kata dia, komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi ini, pemerintah telah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jamaah haji reguler sebesar Rp 5,985 triliun atau Rp5 5.985.387.189.358,34.
Hal ini terdiri dari komponen biaya penerbangan, pelayanan akomodasi Rp 117.140.192.000, pelayanan konsumsi Rp1.611.687.872.280, pelayanan transportasi Rp 966.071.729.736, pelayanan di Arafah Muzdalifah dan Mina Rp 2.692.803.774.000, perlindungan Rp 81.816.620.463, pelayanan di embarkasi atau embarkasi Rp 23.025.699.552, pelayanan keimigrasian Rp 1.612.440.000, premi asuransi dan perlindungan lainnya Rp 25.190.875.000, dokumen perjalanan Rp 23.417.066.279, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi Rp 247.018.254.700, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi Rp 139.029.139.904, serta pengelolaan BPIH Rp 6.573.525.443 sehingga totalnya penggunaan nilai manfaat sebesar Rp 5,9 Triliun.
“Komposisi pembebanan BPIH tahun ini adalah sebagai berikut, usulan dari pemerintah Rp 69.193.733 atau 70% dengan nilai manfaat Rp 29.700.175 atau 30%, dan BPIH-nya Rp 98.893.909, ini melengkapi menjadi 100%,” tuturnya.
