Mantan Kepala Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Baubau ini menegaskan, bahwa jika publik atau sebagian politisi Butur mulai menilai persiapan maju di Pilkada 2024 silahkan. Karena itu hak mereka untuk memberikan penilaian, mengapa? Ya, mungkin jika melihat rekam jejak pribadi Sekda Butur sangat pas dan layak untuk maju. Apalagi selama di Birokrasi ada banyak pengalaman yang mungkin saja bisa menjadi bekal dalam mengelola pembangunan daerah.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang berasumsi untuk persiapan Pilkada 2024, iya silahkan saja. Karena semua punya hak politik yang sama, satu harapan kita bersama bahwa silahkan kita bersaing, asal sesuai norma dan etika hukum,” pungkas Mantan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Hardhy Muslim juga meluruskan polemik terkait fotonya bersama Kepala BKPSDM, Alimin yang beredar di media sosial sedang berada di gedung KPK RI pekan (Minggu) lalu. “Ya benar kami ke Kantor KPK RI sesuai arahan Kemendagri Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri Wilayah IV konsultasi masalah mafia anggaran. Jadi mengenai Mafia Anggaran, kita serahkan saja kepada yang punya kewenangan,” katanya. (mus)
