“Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar memberikan sanksi terhadap Badan Kepegawaian Daerah Sultra sehingga adminstrasi daerah sebagai dokumen negara jatuh di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan dokumen tersebut di media sosial dan media-media lainnya.” tutur koordinasi aksi.
Mereka juga mendesak Gubernur Sultra / Wali Kota Baubau untuk segera menunjuk mengusulkan PLT Sekda Kota Baubau.
Sementara itu ketua DPRD Kota Baubau H.Zahari menyatakan aspirasi masyarakat ini akan segera ditindak lanjuti dengan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Baubau terkait polemik pergantian Sekda.
“Dalam waktu dekat kami anggota DPRD Baubau akan lakukan pertemuan dengan Wali Kota untuk melihat prosedural pergantian Dr Roni Muhtar sebagai Sekda Baubau,” tutupnya.
Peliput : Suari.
