Demo Kepemimpinan Pj Bupati Muna Barat di Kemendagri, Mahasiswa Jakarta Muna Barat Angkat Bicara

  • Bagikan

BUTONPOS. LAWORO -Sejak masa kolonialisme, gerakan kaum muda terpelajar (gerakan mahasiswa) selalu mengawal setiap perubahan sosial di negeri ini. Namun, tak selamanya gerakan itu selaras dengan keadilan sosial dan demokrasi yang sejati. Gerakan mahasiswa malah sering terjebak dalam konflik elit, berselingkuh dengan kapitalis, serta mengingkari apa yang menjadi tupoksinya sebagai agen of kontrol dan kadang demonstrasi hanya di jadikan mobilisasi kepentingan kapitalis.

Didin Alkinsi sebagai pengamat politik muda menjelaskan soal aksi yang terjadi di Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 27 February 2023 yang digerakan oleh kelompok mahasiswa tidak memiliki konsep sosial sebagai kerangka kerja analitis atau paradigma, yang digunakan untuk mempelajari fenomena sosial di masyarakat Muna Barat itu sendiri.

“Gerakan yang dibangun itu, mengingatkan kita pada 36 strategi seni perang Sun Tzu yakni Strategi Pinjam tangan seseorang untuk membunuh. (Bunuh dengan pisau pinjaman.). Serang dengan menggunakan kekuatan pihak lain (karena kekuatan yang minim atau tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri). Perdaya sekutu untuk menyerang musuh, sogok aparat musuh untuk menjadi pengkhianat, atau gunakan kekuatan musuh untuk memenuhi kepentingan,’ jelasnya Selasa (28/2/2023).

Bagaimana tidak dalam salah satu tuntutan yang tertulis adalah meminta Kemendagri untuk mencabut SK Pj Bupati Muna Barat, karna dalam kepemimpinannya tidak dapat memajukan kabupaten Muna Barat. Argumen ini tidak memiliki landasan dan tidak memiliki dasar kajian sosiologis. Terlebih lagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi tidak ada satupun mahasiswa yang lahir sebagai putra daerah Muna Barat. Pertanyaannya sederhana, bagai mana kemudian orang di luar Muna Barat yang tidak mengetahui kondisi Muna Barat itu sendiri, secara tiba-tiba melakukan demonstrasi dengan sasaran argumen bahwa Pj Bupati Muna barat tidak mampu melakukan kemajuan Muna Barat o?

“Sehingga aksi tersebut diduga memiliki tendensi yang kuat untuk mengarah ke Politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera yang mengkombinasikan strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dengan cara memecah masyarakat Muna Barat sehingga hal ini akan melahirkan pembelahan dan perpecahan yang akan terjadi di muna barat itu sendiri”, ucapnya.

Dikatakan, cara ini sangat klasik bagi masyarakat Muna Barat, sebagai masyarakat yang cerdas tentu masyarakat saya meyakini bahwa masyarakat Muna barat tak akan terpengaruh dengan kepentingan tangan tak terlihat. Masyarakat Muna Barat harus mampu melihat, mengamati dan menyadari siapa yang berbuat untuk kebaikan masyarakat Muna Barat itulah yang terbaik, ketimbang mereka yang hanya berjanji tapi tak memiliki bukti nyata.

Sebagai mahasiswa Jakarta Muna Barat, Didin Alkinsi, mengutuk keras aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut, sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah yang tidak ingin di dikacaukan oleh narasi-narasi yang tidak memiliki dasar. Ini juga bagian dari kritik terhadap kawan-kawan mahasiswa yang seharusnya mampu berpikir,rasional, subtansial, objektif dan normatif tidak malah sebaliknya.

Jika melihat terobosan baru kepemimpinan Pj Bupati Muna Barat di masa jabatannya yang telah berjalan 9 bulan ini saya pikir banyak perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Muna Barat. Program yang telah dilayangkan antara lain, penataan birokrasi Pj Bupati
Muna Barat melakukan pembenahan birokrasi selama 3 bulan kepemipinan salah satunya adalah perealisasian teguran KASN. Di bidang ekonomi mikro menciptakan pasar murah dalam menekan tekanan inflasi sebagai bagian dari misi nasional dalam menghadapi resesi global.

  • Bagikan

Exit mobile version