Sejumlah Direktur RS milik Pemprov yang seolah kompak mengabaikan rapat di antaranya, Direktur RSUD Labuang Baji, Direktur RSUD Haji, Direktur RSKD Dadi, Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, Direktur RSKD Siti Fatimah, Direktur RSKD Gigi dan Mulut, dan Direktur RSUD Sayang Rakyat.
Rapat yang sedianya dimulai pukul 15.30 wita, tertunda hingga pukul 16,30 wita karena tak satupun Direktur RS yang hadir.
Padahal masalah yang akan dibahas sangat penting terkait banyaknya pengaduan layanan RS pemerintah yang tak maksimal, termasuk kasus viral joget-joget pegawai RSUD Labuang Baji tak jauh dari ruang pelayanan pasien, dan persiapan pembahasan APBD Perubahan.
Kecewa dengan ketidakhadiran semua Direktur RS, Rahman Pina pun, menghentikan rapat. “Kita tunda sampai tanggal 6 September,” katanya dengan nada kecewa.
Dari hasil evaluasi Komisi Bidang Kesra itu, memang ada sejumlah Direktur RS yang dianggap tak mumpuni. Hanya saja, ia enggan menyebut siapa siapa Direktur RS yang dianggap tak mumpuni itu.
“Nanti setelah Pj Gubernur masuk kami akan menyurat,” katanya singkat lalu meninggalkan ruang rapat. (**)
