DILANTIK sebagai Pj Sekot, banyak “PR” yang menanti La Ode Aswad untuk dilesaikan. Bagaimana kiatnya menjawab semua soal? Berikut petikan wawancaranya bersama wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
Baru saja dilantik sebagai Pj Sekot, sementara Baubau menjelang Pilkada. Bagaimana mengawasi ASN agar netral?
Bicara netralitas, saya kira menjadi harapan semua para pejabat dalam rangka menghadapi Pilkada November 2024. ASN memiliki hak untuk memilih, itu betul. Tetapi dalam rangka berkaitan pasangan calon, ASN menjadi tidak ada alasan untuk memihak ke salah satu pasangan calon. Itu yang kita akan kawal, kita akan awasi.
Bahasa yang umum, kita pastikan ASN tidak berpihak atau terafiliasi dengan calon tertentu. Sehingga menjadi netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah yang kedua memang ASN sebagai pelayan publik, tidak boleh ikut-ikutan dalam urusan ini.
Nah, untuk sanksi saya kira sudah ada. Lembaga yang mengawasi sudah ada. Namun demikian, ada lembaga yang mengawasi dari Bawaslu, tapi kami juga dari pemerintah, Apalagi saya dilantik sebagai Sekda mempunyai tugas untuk memastikan bahwa ASN harus netral.
Kita tidak ingin setiap lima tahun ASN terkotak-kotak. Jadi fokus kepada pelayanan masyarakat semua ASN. Itu salah satu tugas dan tantangan saya sebagai Pj Sekda menghadapi Pemilukada November 2024 tahun ini.
Sejauh ini tidak ada laporan-laporan terkait dengan ASN yang tidak netral. Setahu saya sampai saat ini ASN Pemerintah Kota tidak ada laporan?
Iya, sampai saat ini memang belum ada. Apalagi kita pahamkan, ini tahapan belum ada calon yang resmi. Artinya belum ada pendaftaranlah, tentu belum akan ada laporan tentang itu. Biasanya setelah mulai tahapan, sudah berlangsung kampanye, itu yang nanti kita akan kawal.
Kami juga berkolaborasi dengan Bawaslu untuk menjadi membantu pemerintah, mendeteksi ASN yang diduga terafiliasi atau berpihak ke salah satu pasangan calon. Dan kalau kita temukan, saya yakin ada sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Berarti dalam hal ini pihak pemerintah kota melakukan mitigasi?
Iya mitigasi.
Supaya jangan sampai ada yang terlibat dengan politik praktis seperti itu. Sekarang kita sudah berada pada penghujung tahun, biasanya ada agenda anggaran atau perubahan anggaran. Pak Sekda sebagai pihak yang menjadi bagian dari birokrasi untuk menghubungkan ini dengan pihak DPRD, apa yang akan Pak Sekda lakukan?
Iya, tentu tahapan anggaran sudah ada SOP-nya, sudah ada tahapannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai Pj Sekda yang kemarin baru dilantik, memastikan bahwa dokumen KUA PPAS kita akan serahkan ke DPRD.
Saya dapat info, sudah disampaikan ke sana untuk kita akan bahas nanti sesuai dengan waktunya. Tugas saya mengawal, memastikan bahwa perubahan anggaran bisa berjalan sesuai harapan.
Selaku Ketua TAPD, memang memiliki tanggung jawab untuk itu. TAPD ini ada Sekda, Bappeda, Keuangan, kolaborasi tiga pilar. Tentu ini akan bersama-sama mengawal tentang pembahasan perubahan anggaran nanti untuk 2024. Termasuk anggaran APBD untuk 2025.
Jadi sesuai tradisi kita pemerintah ini, dibahas dulu perubahan angaran, setelah itu APBD induk 2025. Nanti itu menjadi tugas saya.
Terkait dengan APBD-P Pak Sekda, Apa hal yang signifikan yang ada dalam APBD kita yang mengalami perubahan dibandingkan dengan APBD induk?
Ya tentu asumsi-asumsi makronya saya kira sudah disampaikan dalam pendahuluan, dan batang tubuh di dokumen itu. Melihat kondisi kekinian, perubahan anggaran tidak terlalu banyak yang berubah. Kita fokus di pendanaan inflasi, apalagi kita beberapa saat lalu mengalami refocusing.
Sehingga tidak akan ada kegiatan yang baru sifatnya. Tetapi cuma penyesuaian-penyesuaian, bisa akibat karena target yang sudah terlampaui kita akan tingkatkan atau memang ada beberapa indikator yang belum dicapai. Itu yang akan kita tekankan di perubahan anggaran. Karena bagaimanapun, 3 Desember nanti akan diukur capaian-capaian indikator makro pembangunan Kota Baubau tahun 2024.
Jadi walaupun 2024 kita belum melaksanakan visi misi kepala daerah. Disiapkan yang lalu RPJMD transisi, RPJMD teknokratik sebagai panduan dalam mempersiapkan anggaran 2025. Berkait itu juga, baru saja selesai RPJPD Kota Baubau. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 20 tahun.
Ini juga sudah dipersiapkan, termasuk untuk RPJMD Teknokraktik yang akan menjadi acuan tadi. Nah itu juga akan digunakan oleh para calon-calon kepala daerah nanti yang akan ikut berkonsentrasi pada Pilkada nanti.
Visi-visi mereka kita harap tidak boleh lari dari RPJMD, karena itu acuannya. Itu juga ada mekanisme melalui KPU mereka membahas visi- misi Kota Baubau.
Berarti bisa dikatakan perubahan anggaran kita setidaknya ada dua hal yang esensial yang paling urgen disitu, terkait dengan Pilkada dan inflasi?
Iya masih berkisar disitu.
Angkanya total sekitar berapa?
