Kabar Mutasi Pejabat Pemkab Kolaka Mulai Berhembus – Buton Pos
Suara Sultra

Kabar Mutasi Pejabat Pemkab Kolaka Mulai Berhembus

BUTONPOS.COM, KOLAKA – Mutasi jabatan di tubuh Pemkab Kolaka hampir dipastikan berlangsung pada pertengahan Juli 2019 mendatang. Kabar tersebut mulai berhembus menyusul “terpenuhinya” syarat dilakukannya mutasi pejabat di lingkup Pemkab oleh kepala daerah terpilih, minimal enam bulan pasca pelantikan mereka.

Meski belum diketahui jumlah dan posisi jabatan yang akan terkena mutasi kali ini, namun beberapa jabatan eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Kolaka dipastikan akan diisi pejabat baru, menyusul pensiunnya pejabat terdahulu.

Ditemui usai seremoni ground breaking pembangunan pabrik nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Sabtu (15/6) lalu, Bupati Kolaka, Ahmad Safei tidak menampik kabar rencana mutasi jabatan tersebut. Bahkan mantan Sekab Kolaka di era kepemimpinan Bupati Buhari Matta itu menyebut banyak ASN yang sudah pantas dimutasi karena “berkarat” diposisi yang sama selama bertahan-tahun.

“Yang pasti ada sembilan jabatan eselon II lowong, begitu juga yang lain, itu sudah pasti. Saya sepanjang lima tahun yang lalu hampir tidak ada mutasi, sekarang banyak yang sudah berkarat jadi memang sudah saatnya,” tegas Safei.

Mengenai jumlah dan jabatan yang akan dimutasi, Safei menolak merincinya dengan alasan penilaian kelayakan ada pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Ini soal kebijakan ya, kalau soal kinerja atau kemampuan itu semua ada Baperjakat yang lebih tahu bagaimana, dimana dan siapa. Tinggal saya nanti yang menilai, ini kenapa, bagaimana orangnya,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan adanya sanksi mutasi atas dasar pertimbangan kinerja dan sepak terjang pejabat tertentu yang dinilai buruk selama menjabat, Safei kembali menegaskan bahwa penilaian awal ada pada Baperjakat. “Intinya selain menyangkut kinerja, kita juga akan melihat mana orang yang pantas. Selain itu, ada juga pertimbangan lain seperti kalau sudah terlalu lama di situ kan tidak enak,” tambahnya.

Disinggung mengenai wacana penerapan seleksi calon pejabat eselon III dan IV, Safei menegaskan hal itu tergantung regulasi, namun menurutnya hal itu belum bisa diterapkan di lingkup Pemkab Kolaka. “Kita lihat saja nanti, kalau menurut saya itu belum perlu, tapi bisa saja nanti kita lihat bagaimana aturannya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 162 ayat 3 menyaratkan mutasi pejabat hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah terpilih setidaknya enam bulan setelah dilantik, atau atas izin Mendagri.

Sementara pasangan Ahmad Safei dan Muhammad Jayadin dilantik untuk periode ke dua sebagai bupati/wakil bupati Kolaka pada 15 Januari 2019 lalu. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang mutasi jabatan akan terpenuhi, setidaknya pertengahan Juli mendatang.

Sembilan jabatan eselon II yang hingga kini lowong, dan perlu segera diisi diantaranya kepala badan ketahanan pangan, Kadis Koperindag, kepala BPBD, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis pengelola pajak dan retribusi daerah, Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran, dua jabatan staf ahli, serta Kadis arsip dan Perpusda. (m6)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

Copyright © 2019 Butonpos

To Top