Pelabuhan Murhum Baubau Ditawarkan ke Perusahaan – Buton Pos
Metro Baubau

Pelabuhan Murhum Baubau Ditawarkan ke Perusahaan

Ilustrasi

– Nilai Kontrak Ditaksir Rp 370 Miliar

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Pemerintah Pusat bakal menawarkan pengelolaan Pelabuhan Murhum ke perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Estimasi awal nilai kontrak melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) itu diproyeksikan sekitar Rp 370 miliar.

Lingkup pengelolaan pelabuhan Baubau yang dilelang antara lain terminal penumpang, pelayaran rakyat, terminal multipurpose termasuk pendanaan, perencanaan teknis dan administrasi, pengoperasian dan pemeliharaan, zonasi dan rehabilitasi, penyediaan pelayanan, dan peralatan serta pelaksanaan konstruksi.

“Hasil hitungan dari konsultan Kementerian Perhubungan, estimasi sementara nilai investasinya Rp 370-an miliar. Tapi, ini masih dalam tahap finalisasi kajian KPBU,” kata Kasubag TU Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Baubau, Moh Qowi dikonfirmasi via seluler, Sabtu (12/10).

Skema KPBU, jelas dia, adalah mekanisme pendanaan infrastruktur yang berbeda dengan konvensional. Dimana perusahaan atau badan usaha pemenang tender yang menyediakan untuk pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Baubau.

“Selama ini kan pembangunan infrastruktur itu dibiayai pakai mekanisme APBN. Berhubung dana di APBN sudah berat, maka diusulkan melalui skema pembiayaan mekanisme KPBU,” terang dia.

Dia menuturkan, setelah kajian KPBU sudah final, maka pengelolaan Pelabuhan Baubau siap dilelang dengan nilai dan jangka waktu kontrak tertentu. Perusahaan yang ditetapkan menjadi mitra KPBU, selanjutnya berhak mengoperasikan dan mengelola pendapatan Pelabuhan Baubau.

“Ada beberapa yang harus dibangun seperti terminal penumpang, terminal kedatangan, perluasan dan penambahan panjang dermaga, perluasan lapangan penumpukan, termasuk akses dan peralatan peti kemas. Tapi, perlu diketahui, perusahaan tersebut harus memiliki kompetensi sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pelayaran,” ulasnya.

Qowi mengakui, dana senilai kontrak yang disiapkan perusahaan pemenang tender nanti tidak masuk ke kas negara. Melainkan, digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Baubau.

“Nanti ada skema pengembalian dana yang dikeluarkan perusahaan misalnya Rp 370 miliar melalui mekanisme tarif. Termasuk juga keuntungan untuk perusahaan,” urai Qowi.

Ia menjelaskan, pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pelabuhan Baubau juga kemungkinan menjadi hak perusahaan, tapi itu diatur lebih lanjut. “Kami (UPP) hanya sebagai regulator,” tukasnya.

Selain itu, ungkap dia, segala bentuk pungutan di Pelabuhan Baubau kemungkinan tidak lagi masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama dalam pengelolaan perusahaan. Praktis, pendapatan pelabuhan tidak lagi sepenuhnya masuk ke kas negara.

“Nanti itu berubah pendapatan pelabuhan ke badan usaha sebagai kompensasi atas pengeluaran dia untuk infrastruktur. Tapi, perusahaan tidak bisa menetapkan sesuka hati tarif pungutan di pelabuhan, semua melalui kajian,” imbuhnya.

Ia menegaskan, skema KPBU ini tidak berarti selamanya pengelolaan pelabuhan itu akan diserahkan kepada perusahaan atau badan usaha. “Jadi tidak terus-menerus dikelola oleh badan usaha, tapi ada jangka waktu kontraknya,” tandasnya.

Ia menambahkan, skema KPBU ini merupakan pilot projek perdana di pelabuhan laut Indonesia. Rencananya, baru dua pelabuhan yang diterapkan yakni Pelabuhan Baubau dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara.

“Jadi, ini beda dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang dikelola badan usaha seperti Pelindo. Kalau itu mekanisme konsesi yang semua operasi pelabuhan dibiayai badan usaha, kemudian negara mendapat persen PNBP,” pungkasnya. (exa)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top