“Isu liar ini bisa jadi membuat ASN dan OPD goyang, jadi perlu saya sampaikan bahwa beliau itu mendapat penugasan di Mubar atas arahan bapak Presiden Jokowi melalui bapak Mendagri RI, Tito Karnavian selama 1 tahun sampai 2023 dan berpotensi sampai 2024 sampai Pilkada serentak selesai untuk memastikan ada Bupati Mubar yang definitif,” ujarnya.
Fajar menduga isu liar yang berkembang diduga merupakan skema politik untuk membangun opini sehingga ASN tidak patuh dan loyal kepada Pj Bupati Muna Barat di bawah kendali Bahri.
“Isu liar yang berkembang adalah satu skema politik untuk membangun erosi kepercayaan pada pemerintahan di bawah kendali Dr Bahri dan pada saat yang sama ada suasana ingin membangun ketergantungan pada elit birokrasi sehingga menjadi tidak loyal,” timpalnya.
Olehnya itu, lanjut Fajar, Pj Mubar menyampaikan dalam banyak kesempatan untuk menyatukan langkah bertindak seirama di bawah komando pemerintahan yang sah dan berlegalitas.
“Pemerintahan satu komando dan satu matahari. Jangan loyal kepada pribadi Bahri tapi loyal pada merah putih, loyal pada aturan dan loyal pada negara dan legalitas pemerintahan, kalau dua matahari itu namanya kiamat,” pungkasnya. (Adin)
