“Tidak boleh ada lagi perlakuan diskriminatif pekerjaan terhadap mereka klien pemasyarakatan. Kalau ada perusahaan seperti itu, maka akan menjadi perhatian khusus Pemkot Baubau, kita akan tinjau perpanjangan izinnya,” ujar Politisi PDI-Perjuangan ini.
Kata dia, Pemkot Baubau akan berupaya semaksimal mungkin untuk berperan menumbuhkan kreativitas, membangun karakter dan meningkatkan keterampilan mantan Napi. Sehingga mereka memiliki bekal jiwa wirausaha dan
mampu memperbaiki diri atas kesalahan dan kekeliruan yang pernah dibuatnya.
“Melalui kerja sama ini kami berharap dapat memberikan
citra positif terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Baubau. Selain itu diharapkan pula dapat turut memberikan efek
positif pada lingkungan sekitarnya bahkan berperan aktif dalam
membangun perekonomian daerah, bangsa dan negara yang kita
cintai ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapas Baubau, Sri Maryani mengatakan, Bapas Baubau memiliki wilayah kerja sembilan kota/kabupaten meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, Muna Barat,
Bombana, dan Wakatobi). Pun saat ini pihaknya memiliki klien pemasyarakatan sebanyak 468 orang.
“Kami perlu
meningkatkan hubungan serta mendorong kerjasama dengan
Pemkot Baubau guna meningkatkan bimbingan kemandirian dan Layanan informasi bursa kerja atau job fair bagi klien
pemasyarakatan. Kita berharap melalui kegiatan pelatihan kemandirian pada Dinas Tenaga Kerja, maka klien pemasyarakatan dapat
hidup mandiri di tengah masyarakat,” ujar Sri Maryani.
PKS bimbingan kemandirian ini, kata dia, merupakan salah satu upaya pihaknya dalam
memberikan layanan terbaik untuk
memulihkan kehidupan dan penghidupan para klien pemasyarakatan. “Sehingga klien mampu menyadari kesalahan, tidak mengulangi
lagi tindak pidana, hidup dengan baik, dan memberi sumbangsih positif bagi pembangunan,” ujarnya.(exa)
