Kemudian, lanjutnya mengenai darurat sampah di Kabupaten Muna. Di mana Banggar telah menyepakati porsi anggaran untuk penanganan sampah di Muna khususnya di Kota Raha. Olehnya itu Fraksi Demokrat mendesak Pemda Muna setelah ditetapkan APBD Perubahan agar segera menyelesaikan persoalan sampah di Muna.
“Darurat sampah di Muna ini khususnya di Kota Raha menjadi momok kita semua. Sangat miris begitu melihat sampah berserahka dimana-mana. Darurat sampah ini sesegerah mungkin kita tangani lewat APBD Perubahan ini dan Alhamdulillah di Banggar juga kita sudah sepakati porsi anggaran penanganan sampah dan ini segera mungkin ditangani sampah kita di Muna,” desaknya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura Sahlan. Ia mendesak Pemda Muna agar tunggakan honor Pol PP, petugas kebersihan dan insentif dokter segera dibayarkan setelah APBD Perubahan ditetapkan.
“Kita sudah sepakati tunggakan honor Pol PP, Honor petugas kebersihan dan insentif dokter dan kami DPRD meminta kepada Pemda Muna setelah APBDP ditetapkan langsung dibayarkan honor dan insentif mereka jangan lagi ditunda-tunda,”desaknya.
Sementara itu, Sekda Muna Eddy Uga selaku ketua TAPD berjanji gaji PPPK, Insentif Dokte, Honor Pol PP dan petugas kebersihan akan dibayarkan setelah ditetapkan APBD Perubahan.
“Terkait dengan gaji PPPK, penanganan sampah, Insentif Dokter dan honor Pol PP serta tambahan anggaran parpol telah kami anggarkan sebagai mana telah termuat dalam SIPD,” pungkasnya. (Anuardin)
