“Kita berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi dasar mereka berusaha. Jangan dijual kalau dapat bantuan ini, misalnya kompresor bengkel, bisa juga dikembangkan untuk mengecat sehingga ada perluasan usaha,” tandas Monianse.
Kepala BPKAD Baubau, Yulia Widiarti menjelaskan, anggaran Bansos BBM itu berasal dari Dana Transfer Umum (DTU). Dana perlindungan sosial ini didistribusikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perhubungan.
“Jadi, Bansos BBM ini diambil dari dua persen dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Totalnya sekira Rp 3,5 miliar. Masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendapat porsi beragam sesuai tingkat kebutuhan seperti Perindag sekitar Rp 1 miliar dan Dinsos Rp 700 juta,” urai Yuli.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Baubau, Abdul Karim mengatakan, pelaku usaha jasa transportasi yang diusul mendapat Bansos BBM tersebut antara lain ojek dan sopir angkutan. Pun, pihaknya melibatkan pemerintah kelurahan untuk memastikan keabsahan profesi calon penerima manfaat.
“Data yang kita rangkum dari kelurahan kemudian kita serahkan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi. Ini untuk mencegah jangan sampai salah sasaran, jangan sampai mereka sudah dapat bantuan sosial lainnya atau dobol,” pungkas Karim.(exa)
