“Saya berharap karena panitia sudah melakukan proses melayani semua gugatan yang diajukan, tentu keputusannya berada pada hakim, nah apapun keputusan hakim harus kita terima,” tegas Iskandar.
Selain itu mengenai waktu pelaksanaan Pilkades, Komisi I telah menyarankan kepada DPMD agar ditentukan melalui keputusan Bupati Muna.
“Mengenai waktunya kami sudah sampaikan saat rapat dengan DPMD bahwa 15 hari sebelum hari H pelaksanaan Pilkades sudah harus ada keputusan bupati karena inikan sudah ditunda,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis PMD sekaligus Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna Rustam mengatakan bahwa secara keseluruhan yang mengajukan gugatan sengketa tahapan Pilkades sebanyak 27 orang dari 16 desa.
Setelah diteliti, lanjut Rustam, maka panitia dan tim menemukan hanya empat objek sengketa yang diadukan yaitu sengketa penetapan yang hubungannya dengan nilai, sengketa keterlambatan izin ASN oleh PPK, calon yang menggugat berdasarkan versi dia harus lolos tapi digugurkan oleh panitia dan gugatan surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
“Jadi secara substansial hanya empat objek itu. Insyaallah kita perkirakan paling lama empat hari kita selesaikan, dan hari ini kita ada lima yang akan kita selesaikan dan seterusnya sampai kita estimasi waktu,” terangnya.
Kemudian mengenai waktu pelaksanaan Pilkades, Rustam mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat saran dan masukan dari pihak DPRD Muna agar pelaksanaan hari H maupun penundaan Pilkades harus dibuatkan dalam keputusan Bupati.
“Jadi keputusan hari H tidak boleh Desk Pilkades yang putuskan karena dalam Undang-undang disebutkan bahwa penetapan hari keluar melalui surat keputusan Bupati dan hari ini beliau akan tiba di Raha maka sebentar saya akan konsultasikan mengenai ketetapan waktu Pilkades kepan akan dilaksanakan, yang jelas di bulan November ini,” pungkasnya. (Anuardin).
