BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai menghitung rencana Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Baubau tahun 2024. Bahkan, biaya pesta demokrasi itu sudah akan didorong ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menganggap dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam hal ini Pilwali Baubau merupakan anggaran yang wajib dialokasikan. Anggaran itu mencakup biaya pelaksanaan tahapan yang biasanya dimulai setahun sebelum hari pemungutan suara.
“Anggaran Pilkada ini anggaran yang harus kita siapkan. Jadi, pasti harus dikasih masuk dalam perencanaan anggaran kita di 2023,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Roni Muhtar kepada wartawan Buton Pos, Kamis (10/11).
Hanya saja, ia belum bisa memastikan total alokasi dana untuk membiayai tahapan Pilwali melalui APBD 2023 ini. TAPD masih perlu melakukan rasionalisasi dan perhitungan secara seksama disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Itu yang sementara kita hitung. Yang pasti beberapa lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang sudah mengajukan besaran anggaran misalnya KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi kan masih ada proses tahapan-tahapan evaluasi dan sebagainya,” jelasnya.
Saat ini, tutur dia, dokumen APBD 2023 masih dalam bentuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pun, pihaknya merasa komunikasi dengan DPRD dalam hal telaah KUA-PPAS tersebut masih terbilang lancar.
