Koordinator Pengawasan Bidang Instansi BPKP Sultra, Agus Dwi praptama, mengatakan bahwa di BPKP sudah mendesain pengawasan untuk program stunting. Target angka prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen, dan secara nasional berada di bawah 24 persen. Untuk itu pemerintah menganggap perlu untuk mempercepat pencapaian dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan data, Kabupaten Buton Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni 45 persen. Hal ini membuat perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring dan evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan yang bertujuan untuk menilai ketepatan desain kebijakan dan strategi Percepatan Penurunan Stunting serta progres implementasi kebijakan.
Monitoring dan Evaluasi akan dilanjutkan dengan survei oleh BPKP dan tim pengawas BKKBN selama kurang lebih 2 minggu.(aga)
