BURANGA- Mantan Bupati Buton Utara (Butur) periode 2015-2020 lalu, Abu Hasan punya obsesi untuk melakukan pembangunan di daerah Lipu Tinandeakona Sara tanpa harus berutang.
“Saya tidak mau bikin utang, saya tidak mau mewariskan hutang kepada Bupati selanjutnya. Kalau saya bikin hutang, saya juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan hari ini,” demikian diutarakan Mantan Ketua KAHMI Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode ini, ketika diwawancarai Wartawan media online satelitsultra.com melalui telepon genggam nya, Kamis (23/2/2023) langsung dari Kendari.
Mantan Ketua Cabang HMI Kota Kendari tahun 1997-1998 ini, justru balik bertanya, apa konsekuensinya dengan utang? Anggaran APBD akan tergerus selama delapan tahun, sehingga bakal berdampak pada pembangunan non fisik. “Pelayanan publik, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Semua akan berpengaruh, terutama pelayanan kepada pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan kita seperti petani, nelayan dan lainnya,” tandas Abu Hasan.
Meski demikian, Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengakui, bahwa dalam perkara pembangunan sarana fisik khusus nya pengaspalan jalan tidak ada yang salah. “Yang salah mengapa harus kita bikin utang?,” pungkas Abu Hasan.
Ketika disodorkan pemikiran pembanding mengenai persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan kalau pemimpin tidak bisa berutang, maka hampir dipastikan pembangunan tidak bisa dilakukan. Bagaimana menurut pak Abu Hasan?
