“Yang tidak mengindahkan Ketetapan Rapimnas 9 dengan (Poin 2. Yakni mengkhianati keberlangsungan kerja-kerja Pemenangan PPP dimulai dari daerah, daerah yang dimaksud adalah aspirasi pengurus ranting/kelurahan, anak cabang/kecamatan, Dewan Pimpinan Cabang/Kab/Kota,” sambungnya.
Harapan kami, kata alumni Teknik UHO ini, DPP PPP Harus bijak menilai jangan sepiihak mengikuti usulan oknum-oknum DPW PPP Sultra yang tidak sesuai mekanisme semena-mena menabrak AD/ART, PO dan Ketetapan Rapimnas IX 2024.
“Kiranya DPP PPP tidak terlena oleh janji manis yang jelas sudah mencederai hasil Pemilu 14 Februari 2024 lalu, ddimana target 300.000 Suara PPP di Sultra dengan berbagai macam program tidak terealisasi (Penyebab Tidak Lolosnya PPP Secara Nasional) jangan terpedaya lagi oleh muslihat Oknum-oknum DPW PPP Sultra dan segera merekomendasikan usulan DPC,” ulas Rahmat.
Jika ini tdk di indahkan, tambahnya, jangan salahkan kader PPP Sultra memilih calon bupati/Walikota /Gubernur dari partai lain. “Contoh buruk dari usulan DPW Sultra yang membegal kader ini akan berdampak negatif jika DPP tidak mengindahkan usulan DPC,” ujarnya.
“Saya juga berpesan kepada saudara-saudaraku kader PPP se-Sultra di Muna Raya, Buton Raya, Konawe Raya maupun Kolaka Raya dalam menghadapi momen pemilihan bupati/wali kota/gubernur ke depan jangan pilih Pemimpin berkarakter kambulete, kopaha, dan pakulibiri. Cukup kami yang menjadi korbannya, jangan daerah kita,” tuturnya.
Terkait figur Cagub/Wagub di Sultra, kata Rahmat, aspirasi DPC PPP se-Sultra agar DPP dapat mengkolaborasikan potensi Pimpinan DPW dengan kader yang pernah memimpin di PPP Sultra yang mumpuni dan sudah dikenal masyarakat Sultra yakni Amirul Tamim, Sjafei Kahar, Abdul Rasyid Syawal, Muhammad Zayat Kaimoeddin atau Derik (anak mantan Gubernur Sultra/Ketua DPW PPP Sultra).
“Mereka mampu membuat PPP bertahan dan eksis di Sultra Periode 1999 sampai 2024,” pungkas Plt Ketua PW GPK Sultra ini.(p20/iwn)