“Anggota DPR dari Dapil sana, katanya ini bisa masalah. Saya bilang tergantung kita. Kalau kita masalahkan, kita tidak bisa proses. Tapi kalau tidak dimasalahkan, bisa diproses,” ulasnya.
Akhirnya, kata Sjafei, diproses. “Mereka tidak mau pilih, saya paksa masyarakat sepakat. Karena pengalaman Pasarwajo dengan Batauga. Akhirnya mereka sepakat. Ambil jalan tengah Bombana. Bukan Moronene, bukan Buton Barat, Bombana,” jelasnya.
“Wakatobi, (ibukotanya warga) Wanci harga mati (di) Wanci. (Warga) Kaledupa, harga mati (di) Kaledupa,” paparnya.
Ditolak, ungkap Sjafei, karena dikirim dua ibukota. Tidak ada berani pilih salah satu. “Mau pleno, marah ketua Komisi II karena melihat masih dua usulan ibukota,” katanya.
“Merah mukanya. Kenapa bawa dua lagi? Ini sudah hasilnya pak. Karena kami di daerah tidak terlalu tahu persyaratan sesuai undang-undang pemekaran,” paparnya.
“Saya katakan silahkan pilih sesuai ketentuan. Akhirnya dia katakan, kami pilih disini, kalau kacau siapa yang tanggungjawab. Oh kalau itu bupati yang tanggung jawab, baru saya pulang. Jadi tidak mudah itu perjuangan,” pungkasnya.(IRWANSYAH AMUNU)
