BUTON Tengah (Buteng) adalah daerah batu yang bertanah. Bagaimana kiat Pj Bupati Kostantinus Bukide menjadikan daerahnya punya ketahanan pangan? Berikut penuturannya pada wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.
Pak Pj Bupati menjabat untuk masa transisi ke masa bupati yang definitif. Dalam rangka untuk menuju ke bupati yang definitif, apakah ada program yang ingin dilakukan untuk bisa memberikan dampak yang luas lagi kepada masyarakat?
Walaupun sifatnya hanya transisi, tapi saya punya obsesi agar Buton Tengah yang selama ini dari sisi dalam tanda petik kebutuhan Sembako masyarakat kita selama ini dikenal sebagai daerah yang sifatnya konsumtif, melalui dana ketahanan pangan yang ada di dana desa, bisa lebih diefektifkan melalui surat edaran.
Kita sudah keluarkan kemarin surat edaran terkait dengan pemanfaatan program Plakat, atau tindak lanjut program Plakat. Pelakat itu singkatan dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu. Digagas teman-teman dari Dinas Pangan dan karena kondisi alam kita Buton Tengah ini batu yang bertanah, jadi media tanamnya di polybag.
Saya bilang dana ketahanan pangan di dana desa 20% dari dana desa. Setelah kita lihat 20%, tidak ada yang di bawah Rp 100 juta untuk satu desa. Kali 67 desa, ini satu angka yang cukup besar.
Selama ini teman-teman desa memprogramkan sendiri-sendiri. Ada yang memprogramkan untuk bibit sapi, ada memprogramkan untuk bagang. Saya bilang tidak akan tepat sasaran dengan ketahanan pangan.
Tapi kalau misalnya kita belikan bibit kangkung. Kangkung setiap 21 hari sudah bisa panen. Bayangkan saya bilang kalau semua desa dalam satu kecamatan saja tanam kangkung. Tadinya kangkung kita harus datangkan dari luar, ini kita bisa jual. Jadi dia dari daerah konsumtif kita bisa menjadi daerah produsen kangkung misalnya.
Apalagi misalnya di pesantren Al Amin di Mawasangka, mereka di sana sudah dikenal dengan Saraba. Ternyata Saraba mereka membutuhkan jahe puluhan ton per bulan.
Saya tanya ke Pak ustaznya, kebutuhan jahe merah, mereka masih datangkan dari luar. Saya sampaikan pada Camat Mawasangka, kenapa tidak melalui program Plakat kita arahkan masyarakat disekitar Pondok Pesantren untuk tanam jahe merah.
Jadi ini betul-betul nanti bisa ada kolaborasi antara pondok pesantren yang menghasilkan Saraba dengan masyarakat yang ada di desa itu, melalui dana ketahanan pangan. Artinya desa membelikan bibit dibagi ke masyarakat.
Sehingga ke depan saya bilang kita akan menjadi produsen juga jahe merah misalnya. Itu yang menjadi obsesi ke depan.
Artinya tadi walaupun stigma sebagai daerah batu yang bertanah, tapi dengan adanya pendekatan yang tepat melalui Plakat, paradigma itu akan bisa berubah. Ini sudah berjalan atau bagaimana Pak Bupati?
Sudah berjalan, insyaallah besok sore itu kita lakukan panen nanti di Kelurahan Mawasangka. Memang masih melalui anggaran Dinas Pangan. Tapi ke depan melalui surat edaran tadi yang kita sudah keluarkan, bisa ada kolaborasi antara Dinas PMD, Pertanian, dan Dinas Pangan ditambah Tim Penggerak PKK.
Supaya dana ketahanan pangan yang ada di dana desa bisa lebih terkendali. Bisa lebih efektif dalam perencanaannya.
Pak Bupati, tadi kan kalau terkait dengan netralitas tadi ada sampai dibentuk organnya, apakah ini juga akan dibentuk organ?
Nah itu tadi, salah satu isi surat edaran agar Dinas PMD, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Tim Penggarak PKK membuat satu perjanjian kerja sama. Kolaborasi empat pihak ini untuk bagaimana mengimplementasikan program Plakat tadi.
Bagaimana Pak Bupati melihat program Plakat ini, potensi untuk menuju kepada daerah produsen, berapa besar peluangnya?
Sebenarnya tergantung komitmen, komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Kita di Pemerintah Daerah punya Dinas Pertanian misalnya. Disitu sudah banyak teman-teman kita dari Penyuluh Pertanian, nah mereka ini nanti akan mengawal yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara menanam yang baik.
Kemudian program Plakat itu sendiri di-backup oleh teman-teman Dinas Pangan. Sumber dananya melalui Dana Desa tadi. Makanya Kadis PMD kita masukkan disitu.
Kemudian tim Penggerak PKK akan memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa. Supaya tidak usahlah buat kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Mungkin melalui program Plakat, ibu-ibu Tim Penggarak PKK untuk memberikan juga edukasi kepada ibu-ibu kita di desa.
Jadi ada istilahnya ketahanan pangan?
Ketahanan pangan.
Apakah nanti secara kelembagaan misalnya dalam bentuk institusi desa yang akan langsung dibuat satu kegiatan ataukah ini nanti sporadis Pak Bupati?
