“Jadi moratorium itu tidak membatasi wilayah-wilayah yang secara kekhususan punya sejarah. Kesultanan Buton ini punya cerita sejarah, punya mata uang sendiri,” sambungnya.
Diungkapkan, banyak kisah mengenai Buton yang tidak dikisahkan ke orang Buton, tetapi tercecer di luar Buton. “Dan menjadi narasi dari orang-orang yang bukan orang Buton. Saya pergi di Aceh, dan saya menemukan kisah mengenai ulama Buton. Haji Pada,” paparnya.
Dijelaskan pula keberadaan Tanjung Buton di antara Kepulauan Riau dan Pulau Batam. Hal tersebut merupakan bukti daya jelajah Buton sampai ke Sumatera.
“Itu terkait kisah di masa lalu, bagaimana diaspora, orang Buton, dalam ekspedisi Kesultanan Melayu, membangun permukiman ditempat itu, dan kemudian menginisiasi sebuah kesultanan yang hari ini kita mengenalkan sebagai Kesultanan Siak,” uraianya.
Yusri juga menyinggung terkait polemik Pulau Kawi-Kawia dengan Selayar. Menurutnya hal tersebut dapat dituntaskan menggunakan pendekatan sejarah dan budaya.
Sama seperti polemik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bila menggunakan pendekatan sejarah, Pulau Kawi-Kawia masuk dalam wilayah Kesultanan Buton.
Dengan demikian, Pulau Kawi-Kawia hendaknya tergabung dalam wilayah administratif Buton Selatan.(JEKLIN/IRWANSYAH AMUNU)
