Hanya kendala yang dihadapi kata Impres adalah kurangnya Sumber daya dan anggaran operasional. Dirinya berharap semua pihak untuk mendukung program itu terutama pihak DPRD untuk memberi tambahan anggaran operasional. Sebab menempatkan staf di warung-warung makan dan restoran butuh biaya operasional staf.
“Kita butuh anggaran operasional untuk menggerakkan staf di Bapenda, dan kami butuh dukungan DPRD dan mulai awal Juli ini staf kita mulai lagi bergerak, Alhamdulillah kami juga sudah ada kesepakatan dengan pihak warung makan dan restoran,” ujarnnya.
Selain pajak rumah makan, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) juga manjadi target PAD Kabupaten Muna. Impres mengatakan saat ini pihaknya sedang mencetak SPTnya.
“Biasanya selama ini SPT PBB dicetak bulan Agustus, tetapi saya berupaya mulai bulan Juni kemarin SPT sudah mulai dicetak dan bulan ini mulai kita jalan,” ujarnya.
Kemudian pajak perhotelan menjadi objek pajak daerah. Menurut Mantan camat Kontukowuna ini ada beberapa hotel berdasarkan temuan BPK yang menunggak pembayaran Pajak.
“Kebetulan ada beberapa hotel menjadi temuan BPK dan ini sangat signifikan dan ada staf kami turun lapangan menindaklanjuti temuan BPK itu sendiri karena sampai hari ini ada hotel-hotel yang berutang, selain itu kami juga kawal dan ingatkan pihak hotel untuk membayar pajak secara teratur,” ujarnya.
Impres juga menambahkan, potensi PAD Kabupaten Muna sangat besar. Hanya saja untuk menggenjot itu pihaknya mengalami kendala yaitu anggaran operasional dan SDM.
“Banyak pendapatan kita yang bisa kita maksimalkan, tetapi lagi-lagi kita terkendala dengan Anggaran operasional dan SDM kita, karena dengan anggaran dan SDM yang terbatas saja hasil hasil sudah bisa maksimal, hanya saja kalau mau sampai akhir tahun, ini anggaran kita sudah tidak cukup lagi makanya kita butuh dukungan dana,” pungkasnya. (Anuardin)
