Saat melakukan sidak, Pj Bupati Mubar tidak menemuka server ULP. Dalam sidak itu, Bahri mempertanyakan keberadaan server lelang yang seharusnya ada di kantor ULP.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu mengungkap saat masuk dalam link ULP untuk mengecek dan memastikan paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Muna Barat tidak bisa diakses.
“Saya akan memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa bagaimana proses pengadaan barang dan jasa bisa diakses,” timpalnya.
Ia menegaskan agar alat server lelang dihadirkan di kantor ULP sesegera mungkin. Jika alat server tersebut tidak ditemukan dalam waktu dekat, dirinya akan laporkan kasus ini ke Penegak Hukum.
“Server harus ada di Muna Barat. Sampai Minggu ini kalau tidak beres saya akan laporkan ke Penegak Hukum,” tegasnya. (Adin)
