BAUBAU – Anggota DPRD Kota Baubau, Acep Sulfan merasa kuota bedah rumah masih terlalu minim. Ketua Fraksi Gerindra-Sejahtera itu meminta Pemerintah (Kota Pemkot) menambah alokasi anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Bedah rumah setiap tahun itu sangat sedikit sekali, cuma 10 unit. Jadi, saya minta Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) kalau bisa dalam setahun 50 unit baik itu di (APBD) induk maupun di perubahan,” kata Acep kepada wartawan di gedung DPRD Baubau, Senin (16/8).
Anggota Komisi II DPRD Baubau ini menganggap kuota bedah rumah selama ini sangat tidak sebanding jumlah hunian warga yang harus diperbaiki. Sebab, total RTLH di Kota Baubau berdasarkan data resmi mencapai kurang lebih 7.000 unit.
“Rumah-rumah itu ada yang bocor atapnya, rusak dindingnya, dan lain-lain. Itu tersebar di semua kecamatan. Makanya program bedah rumah ini mesti berkeadilan di semua kecamatan. Untuk itu mesti tambah kuotanya,” tandas Ketua Badan Kehormatan DPRD Baubau ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtah) Baubau, Amalia Abibu mengatakan, bedah rumah itu merupakan satu kegiatan dalam program peningkatan kualitas lingkungan. Pun, sejauh ini capaiannya masih kecil jika dibandingkan dengan total 7.000 unit RTLH.
“Sampai dengan 2021 masih sangat kecil, baru 56 persen dari target 70 persen. Sementara yang dientaskan itu setiap tahun hanya 30 rumah. Jadi untuk mencapai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu susah kalau hanya 30 unit setiap tahun,” ujar Amalia.
