“Sampai dengan 2021 masih sangat kecil, baru 56 persen dari target 70 persen. Sementara yang dientaskan itu setiap tahun hanya 30 rumah. Jadi untuk mencapai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu susah kalau hanya 30 unit setiap tahun,” ujar Amalia.
Ia mengungkapkan, perbaikan 30 unit yang menjadi sasaran prioritas bedah rumah tahun ini bersumber dari patungan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Baubau. Di mana, setiap unitnya mendapat dana Rp 50 juta.
“Dana sharing Rp 50 juta itu terdiri dari Rp 20 juta DAK APBN dan Rp 30 juta APBD. Kalau biayai secara keseluruhan murni dari APBD semua, maka itu menjadi beban sangat berat keuangan daerah. Tapi, kita menyambut baik anggota dewan yang mendorong penambahan kuota bedah rumah,” tuturnya.
Pun, beber dia, saat ini pihaknya masih berusaha menjolok sumber-sumber pendanaan di APBN untuk menambah kuota bedah rumah. Sebab, bila hanya mengandalkan dana sharing DAK APBN dan APBD Baubau, maka target bedah rumah yang tertuang dalam (RPJMD) 2018-2023.
“Ada namanya DAK Integrasi yang berarti dana bedah rumah full dari APBN. Ini masih kita upayakan DAK integrasi supaya bisa dientaskan semua rumah tidak layak huni, paling tidak tiga tahun setelah RPJMD berakhir,” tambah mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Baubau ini.(exa)
