MUBAR – Bagian Pembangunan, Setda Kabupaten Muna Barat (Mubar) mulai memonitoring dan mengevaluasi seluruh paket pekerjaan proyek tahun 2022 ini. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki paket pekerjaan disisir melaporkan progres pekerjaan yang telah dikontrakkan.
Hasil invertarisir pihak Bagian Pembangunan ditemukan masih ada beberapa OPD yang belum memenuhi standar dalam memanajemen pengelolaan proyek. Dimana ditemukan ada beberapa jenis kegiatan yang tidak dikendalikan secara maksimal.
“Misalnya laporan kemajuan pekerjaan kita tidak dapatkan. Jadi sejauh ini belum bisa diketahui bobot fisik di lapangan. Kemudian ada paket yang sudah selesai dikerja 100 persen, tetapi uang muka belum diambil oleh pihak kontraktor. Ini sebenarnya tidak boleh, karena berkaitan dengan penyerapan anggaran,” ungkap Kabag Pembangunan Setda Mubar, Bahar Budiman.
Selain itu lanjutnya, beberapa jenis paket kegiatan tidak memiliki skedul, sehingga tidak ada dasar penilaian progres pekerjaan. “Didokumen kontrak itu kan ada realisasi rencana, jadi kelihatan bobotnya sudah beberapa persen. Tetapi karena belum ada, jadi tidak bisa dihitung bobot. Harusnya ada realisasi rencana dan riil,”ungkapnya.
Kata dia, penataan progres pekerjaan paket proyek patut diketahui. Sebab, diminta langsung oleh bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan negara dan laporan kepada pemerintah provinsi.
