Kata dia, penataan progres pekerjaan paket proyek patut diketahui. Sebab, diminta langsung oleh bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan negara dan laporan kepada pemerintah provinsi.
“Saya perhatikan banyak pemborong yang tidak melaksanakan haknya sesuai dengan kontrak kerja. Seperti termen dan MC. Termen dan MC itu target realisasi perbulan,” tuturnya.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemkab Mubar sebagai langkah awal dalam penataan pekerjaan proyek. Ke depan, pengawasan semua jenis item proyek, akan diperketat. Progres pekerjaan akan dievaluasi perbulan.
“Sesuai arahan pimpinan dan pemerintah provinsi. Bahwa laporan progres pekerjaan harus tertib administrasi. Ke depan saya akan buatkan laporan tertulis kepada pimpinan OPD sebagai dasar SOP tentang tata cara pelaksanaan proyek,” terangnya.(p5)
