“Karena ini memang peraturan perundang-undangan yang wajib saya taati,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa, penataan birokrasi dengan merit sistem yang di lakukan pihaknya adalah di samping kewajiban menaati regulasi yang ada,
juga adalah bentuk konsistensi pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai upaya mengonstruksi birokrasi yang baik dan melayani.
“Ini adalah perintah, imbauan kepada seluruh pemerintah daerah agar kami menjaga merit sistem dalam penataan birokrasi, selain itu kami diminta tunjukan kinerja,” ujarnya.
Ia pun berharap tidak ada lagi polemik.
“saya berharap tidak ada lagi polemik, mari kita bahu membahu, kerja bersama dengan semangat kegotongroyongan. Membangun Mubar agar semakin berkualitas dan sejahtera,” tuturnya.(PO4)
