Terkait pungutan Rp 150 ribu, kata Bachtiar bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan kepada bendahara untuk memungut biaya dalam mengunggah berkas honorer Pol PP. Diberbagai kesempatan telah mewanti-wanti agar tidak mempersulit para honorer Pol PP dalam mengurus berkasnya.
“Yang sudah ter upload itu sudah 200 orang dari 579 orang honorer Pol PP, jadi sisa 379 orang tetapi akunnya mereka sudah selesai. Kemudian soal pungli kami tidak ada perintah, setiap apel saya sudah sampaikan kepada mereka jangan dipersulit penginputan teman-teman tenaga honorer. Tetapi kemungkinan jangan sampai teman-teman minta bantu saya ini uang Rp.100 ribu dan Rp 150 ribu tetapi rupanya juga tidak selesai, yang selesai hanya akunnya mereka,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Muna, Bachrun Labuta saat menemui para honorer Pol PP juga mengatakan pihaknya akan memperjuangkan semua tuntutan Pol PP dengan melayangkan surat kepada BKN agar portalnya dapat dibuka kembali.
“Saya minta semua agar tenang, saat ini masih tahap finalisasi, karena ini keluhan saya akan bantu selesaikan, makanya mereka tidak perlu cemas,” ujarnya.
Wabup juga menerangkan berdasarkan surat Menpan RB Pihak Pemda diberi waktu selama 10 hari. Dalam waktu dekat juga Sekda Muna akan ke Jakarta untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah mengambil langkah, dalam satu dua hari ke depan pak Sekda akan ke Jakarta, yang saya kawal ini sampai selesai, apalagi mereka ini sudah 10 tahun lebih honor,” pungkasnya. (P7)
