Ratusan Honorer Pol PP Muna Menuntut Data Terinput di BKN

  • Bagikan
Wabup Muna, Bachrun Labuta didampingi oleh Kasat Pol PP Bachtiar, Sekda Muna Eddy Uga dan Kepala BKPSDM La Ode Ena beraudiensi dengan tenaga Honorer Pol PP di ruang rapat kantor bupati, Senin, 10/10/2022. (Foto: Anuardin)
Wabup Muna, Bachrun Labuta didampingi oleh Kasat Pol PP Bachtiar, Sekda Muna Eddy Uga dan Kepala BKPSDM La Ode Ena beraudiensi dengan tenaga Honorer Pol PP di ruang rapat kantor bupati, Senin, 10/10/2022. (Foto: Anuardin)

MUNA — Sejumlah tenaga honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna kesal karena namanya belum terinput secara online sebagai data base tenaga honorer di Kabupaten Muna.

Mereka pun mendatangi kantor Bupati Muna mempertanyakan terkait nasib mereka. Di kantor bupati, ratusan honorer Pol PP ini diterima Wakil Bupati Muna, Bachrun Labuta, Sekda Muna, Eddy Uga, Kepala BKPSDM, La Ode Ena dan Kasat Pol PP, Bachtiar.

Di hadapan Wabup Muna, ratusan honorer Pol PP menyampaikan sejumlah keluhan mereka antara lain terkait slip rekening gaji yang diduga dipersulit oleh Bendahara Pol PP. Padahal mereka sudah membayar Rp 150 ribu per orang kepada bendahara dengan alasan agar berkas mereka akan diinput. Namun sampai dengan portal BKN ditutup, berkas mereka belum juga terinput.

Dari 579 honorer, hanya 200 orang yang berkasnya lengkap diinput. Sedangkan, sisanya 379 belum dinyatakan lengkap sehingga tidak terinput. Dengan kejadian ini, ratusan honorer Pol PP yang mengabdi sudah lebih 10 tahun ini meminta jaminan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna agar mereka bisa terdata dalam data base BKN.

Dengan masalah ini, Kasat Pol PP Bachtiar mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas kejadian ini. Dirinya juga berjanji akan mengganti Bendahara Pol PP di bulan Desember mendatang.

“Saya mengaku salah dan tetap akan bertanggung jawab. Mengenai bendahara yang diminta diganti sesuai tuntutan honorer Pol PP saya akan ganti, tetapi kasi waktu sampai dengan bulan Desember karena dia harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya sampai bulan Desember, termasuk dengan biaya yang dipungut saya minta kepada bendahara agar dikembalikan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya terjadi bukan saja di Pol PP tetapi hampir semua daerah yang bermasalah menginginkan agar portal BKN ini dibuka.

“Ini bukan saja di Pol PP tetapi semua daerah yang bermasalah inginkan agar portal ini dibuka kembali. Dan mengenai portal ini Pemda Muna sudah membuat surat dan suratnya akan dibawa langsung ke BKN,” ujarnya.

  • Bagikan