Dengan persoalan tersebut, Ahmad Afif Darvin, mempersilahkan aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
“Pihak Kejaksaan Negeri, Polda Sultra dan Polres Buton Utara silahkan turun lakukan penyelidikan. Karena TAPD ini sudah terlalu jauh mengambil langkah-langkah sampai kemarin mereka bersurat ke Provinsi tanpa meminta persetujuan dari DPRD,” tegasnya.
Ketua DPC PDIP Buton Utara juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Masyarakat Buton Utara atas keterlambatan anggaran di Kabupaten Buton Utara.
“Permohonan kami kepada seluruh Masyarakat Buton Utara. Kami sebagai anggota DPRD, keterlambatan anggaran bukan dari kami dan kami hanya memperjuangkan hal-hal masyarakat,” pungkasnya. (m1)
