BURANGA– Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Ahmad Afif Darvin, menduga ada mafia anggaran dalam proses sinkronisasi APBD Butur tahun 2023.
Pasalnya, hasil sinkronisasi APBD Butur tahun 2023 tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam rapat paripurna sebelumnya.
“Sinkronisasi APDB Buton Utara tahun 2023 sangat berbeda dengan hasil paripurna. DPRD Butur bukan berniat menghalangi, tetapi kami sudah mendudukan sesuai dengan aturan,” ungkap Afif dalam konferensi Pers di Aula DPRD Butur, Sabtu 13 Januari 2023.
Ketua DPC PDIP Butur itu secara gamblang menyampaikan jika langkah yang telah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melanggar hukum.
“Menurut saya ini adalah dugaan pelanggaran, mafia anggaran. Dan kemarin sudah sempat terjadi di Buton Utara sementara saya hari ini tidak mau hal itu terulang lagi,” ujarnya.
