BUTONPOS. BAUBAU – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baubau menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Progress Fiskal APBN dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional Wilayah Kepulauan Buton di Tamimu Ballroom, Villa Nirwana Buton, Kota Baubau, selasa 14/2.
Acara dihadiri oleh Walikota Baubau, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, para Kepala Satuan Kerja Vertikal Kementerian/Lembaga, Kepala BKAD Kabupaten/Kota, Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, Akademisi, serta media di Wilayah Kepulauan Buton.
Pertemuan ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi pelaksanaan anggaran di tingkat manajerial serta koordinasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2023.
FGD dibuka dengan penyampaian laporan Kepala KPPN Baubau, Hariyanto yang menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023, KPPN BauBau sudah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan kepada satuan kerja instansi vertikal.
“Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan angaran dengan mengundang semua staf pengelola keuangan (level teknis) 103 satuan kerja pada tanggal 10 sampai dengan 19 Januari 2023, serta Kegiatan pendampingan reviu target penyerapan anggaran dan pemutakhiran halaman III DIPA periode Triwulan I Tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting pada tanggal 6 sampai dengan 10 Februari 2023” kata Haryanto.
Lebih lanjut, dalam penyampaian sambutan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Syarwan menyampaikan apresiasi seluruh pihak yang terlibat sehingga dapat melalui tahun anggaran 2022 dengan sangat baik. Seperti kita ketahui bersama, setiap tahunnya Pemerintah mengambil kebijakan APBN defisit, dimana belanja negara dialokasikan lebih besar daripada pendapatan negara yang ditargetkan, dan untuk membiayai kekurangan tersebut pemerintah menggunakan berbagai sumber pembiayaan. Untuk itu, kita harus berupaya mengoptimalkan penggunaan APBN dan kita kelola kasnya dengan baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, saya berharap di tahun ini kita kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), karena dengan predikat tersebut akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan investasi. Selain itu kita juga perlu mempublikasikan capaian output yang telah kita raih agar dapat diketahui dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra.
Dalam Kegiatan FGD ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan. Turut hadir dalam kegiatan, Pj Bupati Buton, Basiran menerima penghargaan terbaik kedua dalam kategori pengelolaan dana desa Semester II TA 2022 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, menerima penghargaan terbaik pertama dalam kategori pengelolaan DAK Fisik Semester II TA 2022.
Piagam penghargaan diberikan kepada Satker dengan kinerja terbaik di TA 2022 yang terbagi dalam 3 kategori. Untuk kategori Pagu Besar, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Badan Pusat Statistik Kab. Buton, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau, Dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci. Kategori Pagu Sedang, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: BPS Kabupaten Buton Utara, Kejaksaan Negeri Wakatobi, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Tengah.
Sedangkan kategori Pagu Kecil, peringkat I sampai III berturut-turut adalah: Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Buton Selatan, Dan Kantor Kementerian Agama Kab.Buton Selatan.Selain kepada Pemerintah Daerah dan Kantor Vertikal K/L, piagam penghargaan juga diberikan kepada Toko Tidas dan Warung Steakque pada kategori pioneer vendor Digipay, sebagai apresiasi kepada pihak penyedia barang/jasa yang telah turut mensukseskan implementasi digitalisasi pembayaran.
Memasuki inti kegiatan, disampaikan paparan materi dari keempat narasumber yang hadir, antara lain: Kepala KPPN Bau-bau, Hariyanto; Kepala KPP Pratama Bau-bau, Tangguh Dewantara; Kepala BPS Kota Baubau, Towedy Marthinus Layico; dan Kepala BPS Kab. Buton, Zablin; serta dipandu oleh Kepala Seksi Bank KPPN Baubau, Wardoyo selaku moderator.Dalam penyampaian materinya, Kepala KPPN Bau-bau, Hariyanto memaparkan pagu dan realisasi APBN TA 2021-2022. Di Tahun 2022, Pagu Belanja Negara yang dibayarkan melalui KPPN Bau-bau mencapai Rp1.654,97 milyar dengan realisasi Rp1.606,63 milyar (97,08%), terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat Rp769,26 milyar dan pagu Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp885,71 milyar.
Terlihat adanya tren realiasi belanja pada kantor vertikal K/L yang baru mulai meningkat realisasinya mendekati akhir tahun anggaran. Hal tersebut tentunya perlu diperbaiki dengan akselerasi realisasi belanja sejak awal tahun anggaran, karena belanja negara merupakan stimulus fiskal yang memiliki multiplier effect guna menggerakkan perekonomian di suatu daerah, sehingga semakin cepat dan berkualitas realisasinya maka akan semakin berdampak positif bagi masyarakat.
