BUTONPOS, RAHA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna mengingatkan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Desa terkait proses penggunaan Dana Desa.
Hal itu disampaikan mengingat banyaknya kepala Desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum akibat penyalahgunaan dana desa.
“Dibawah kepemimpinan pak Fajar sebagai Kadis PMD para kades harus dibimbing, tidak boleh lagi ada kades yang berurusan dengan hukum apalagi sampai jadi tersangka,”tegas Ketua Komisi III DPRD Muna Awal Jaya Bolombo, saat Rapat Gabungan Komisi terkait LPJ APBD 2022, Selasa, 15/08/2023.
Ketua Demokrat Muna ini mengatakan selama ini banyak Kepala Desa atau PJ. Kades berurusan dengan hukum. Terakhir mantan Pj. Desa Pasikuta ditetapkan tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan lampu jalan.
“Misalnya di Desa Pasikuta sekarang berurusan dengan Hukum pengadaan lampu jalan, dianggarkan Rp 500 juta temuanya Rp 500 juta, ini kan aneh. Apalagi mereka semua pj. Karena kurang tidak adanya ketegasan dari PMD,”tegasnya.
Sementara itu, Kadis PMD Fajar Wunanto menegaskan bahwa saat ini pihaknya akan melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Muna.
Dirinya juga telah membuat tim internal dinas untuk memenitoring dan mengevaluasi penggunaan dana desa di lapangan. Sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.
